Terkait Raibnya Uang Rp 1,6 Milyar Di Kantor Gubernur Sumut, Ini Penjelasannya

Medan, Akuratnews.com - Terkait raibnya uang Rp 1,6 miliar dalam mobil di halaman parkir depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) pada Senin (9/9/2019) kemarin, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov-Sumut) memberikan penjelasannya.

Didepan sejumlah wartawan, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Setdaprovsu, M Ikhsan mengatakan, uang senilai Rp 1.672.985.500 itu rencananya akan didistribusikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Uang itu sebagai honor untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

"Uang ini untuk honor TAPD, atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah," ucap Ikhsan di lantai 2, Kantor Gubsu Selasa (10/9/2019) Sore.

Diketahui saat peristiwa nahas tersebut berlangsung, uang jumlah miliaran itu dibawa langsung oleh pegawai BPKAD Sumut, Muhammad Aldi Budianto atau Aldi yang juga menjadi pembantu di Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Aldi tidak sendirian dan ditemani oleh Indra Ginting membawa uang yang dimasukan ke dalam tas saat penarikan di Bank Sumut sebelum kejadian. Mereka mengendarai Avanza silver BK 1875 ZC menuju Kantor Gubsu. Sesampainya di halaman parkir, keduanya langsung melaksanakan sholat ashar dan meninggalkan tas berisi uang di dalam mobil. Usai sholat, mereka kembali ke mobil dan sudah menemukan kondisi kunci mobil bagian pintu supir yang telah rusak.

"Kalau keterangan inafis, pelaku sempat melihat-lihat bagian dalam mobil dengan menempelkan bagian wajah ke kaca," ungkap Kabag Anggaran BPKAD Sumut, Fuad Perkasa menjawab pertanyaan wartawan mengenai kronologi.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub), pembayaran tenaga honor jumlah miliaran harus melalui transfer. Karena itu, Fuad menjelaskan, uang yang hilang tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab bendahara, sebab telah diterima oleh PPTK selaku distributor honor ke para penerima.

"Kita ada ketentuan, Peraturan Gubernur (Pergub) transaksi non tunai. Jadi di situ ada ketentuan bendahara dapat menyerahkan, mentransfer kepada salah satu yang dikuasakan seperti Pak Muhammad Aldi selaku PPTK. Untuk selanjutnya, dia (Aldi) meneruskannya ke penerima honor itu. Saya tambah, ini menyangkut honor lintas OPD, jadi yang terkait Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka membahas APBD. Jadi secara ketentuan, dibenarkan tidak dilakukan non tunai. Nah, jadi uang itu dari bendahara ke PPTK disalurkan melalui transfer (non tunai), ketika di Aldi selaku PPTK didistribusikan secara tunai kepada penerima honor itu. Jadi ini tidak melanggar Pergub dan tidak menyalahi aturan," paparnya.

Begitupun, dirinya tak mengingat jelas jumlah penerima honor di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kalau berapa jumlah penerima honor, nanti akan kita lihat lagi berapa Surat Keterangan (SK). Karena ini berdasarkan SK Gubernur, nanti kita lihat berapa jumlahnya. Siapa penerimanya, di mana OPD-nya, berapa jumlahnya, kita semua ada SK-nya. Jadi ini enggak ada hubungan dengan drama ketuk palu (P-APBD)," jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, Raja Indra Saleh mengatakan hal itu telah disampaikan kepada pimpinannya, terlebih lagi Gubsu, Edy Rahmayadi.

Saat ini pihaknya tengah menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian guna mengungkap kasus tersebut, dan berharap uang yang raib dapat kembali lagi.

"Kami sudah melapor kepada pimpinan, kepada Ibu Sekda kami sudah melapor, kepada Pak Gubernur kami juga sudah melapor. Saudara Aldi sudah melaporkan langsung ke pihak kepolisian, ini semua kita serahkan kepada pihak kepolisian bagaimana untuk selanjutnya," sebut Raja.

Baca Juga