oleh

Terkait Tuntutan Mahasiswa Asal Labuhanbatu, Ini Penjelasan PTPN IV

Medan, Akuratnews.com – Mahasiswa asal Panai Hilir , Panai Tengah dan Panai Hulu  Kabupaten Labuhanbatu  mengatas namakan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Panai Hilir (IKAMAPAPAH), Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu (AMSUB) dan LPRI  mengajukan beberapa tuntutan terhadap PTPN IV ke kantor Direksi PTPN IV di Jalan Letjend Suprapto Medan, Kamis (13/9/2018).

Informasi didapat, ada lima point tuntutan mereka antara lain point 1 menuntut pencopotan Direktur Utama PTPN IV yang dianggap gagal mengelola dengan menerapkan manajemen yang baik kepada bawahan unit kebun dan Pabrik Pengolahan Sawit (PKS) di Sumatera Utara. Selanjutnya point 2 menuntut PTPN IV bertanggung jawab secara administrasi, pidana dan perdata terhadap dugaan limbah cair yang dibuang dilingkungan warga dusun VI Desa Teluk Sentosa Panai Hulu Labuhanbatu.

Point 3 mereka juga menuntut pihak PTPN IV melakukan ganti rugi pemulihan lingkungan kepada warga yang terkena dampak akibat sebaran limbah serta point 4 menolak pencabutan moratorium atau penundaan ijin kawasan gambut kebun PTPN IV Panai Jaya dengan alasan telah menyebabkan emisi karbon dan penyumbang pemanasan global.

Terakhir point 5, mereka mendesak agar perusahaan milik pemerintah ini (PTPN IV -red) lebih memberikan contoh yang baik dan patuh kepada peraturan dalam memperoleh areal perkebunan seperti kebun Sei Kopas hingga saat ini diduga belum memiliki ijin Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan budidaya dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menyikapi tuntutan mahasiswa asal Panai Hilir, Panai Tengah dan Panai Hulu tersebut, Humas PTPN IV Syahrul Aman Siregar kepada wartawan menjelaskan bahwa point 1 capaian kinerja perusahaan selama tahun 2017 sudah membaik dibanding dengan tahun 2016 yang lalu atau naik di atas 136,85%. Begitu pula capaian kinerja perusahaan sampai dengan bulan Agustus 2018 juga sudah membaik dibanding  dengan tahun 2017 yang lalu atau naik di atas 100,68%

Point 2 dijelaskan bahwa PKS Ajamu telah melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai UU RI No. 32 Tahun 2009. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu, dengan mengirimkan laporan triwulan. Dan Sertifikasi terbaru tanggal pengujian 10 Juli 2018, dengan hasil uji parameter BOD dan COD masih berada di bawah baku mutu.

” Untuk point 3, sejauh ini limbah cair dari PKS baru bisa dikatakan terindikasi pencemaran, jika hasil laboratorium membuktikan limbah tidak memenuhi baku mutu” jelasnya lagi.

Sedangkan pada point 4,  berdasarkan Peta Bidang No : 11/12/2015 dan surat Dinas Kehutanan No : 522/2220 tanggal 21 Agustus 2017 Kebun Panai Jaya seluas ± 3.378,54 Ha. Serta Keputusan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.3558/MENLHK/PKTL/IPSDH/PLA.1/5./2018 tanggal 28 Mei 2018 Kebun Panai Jaya seluas ± 149.65 ha terindikasi masuk di dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan seluas 3.228.89 Ha tidak terindikasi di dalam PIPPIB.

Terakhir dalam penjelasannya pada point 5 adalah berdasarkan sertifikat No. 1 dan SK HGU No 52/HGU/DA/75 tanggal 27 Nopember 1975 luas areal Kebun Sei Kopas 6.614,72 ha.(HSP)

Komentar

News Feed