Tewasnya Edison Matuan, Bukti Masih Lemahnya Pemerintah Jokowi Menghentikan Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua

Jakarta, Akuratnews.com - Lagi, masyarakat sipil kembali menjadi korban kekerasan aparat di Papua. Seorang Pemuda berusia 21 tahun bernama Edison Matuan, dianiaya berkali-kali oleh lima anggota Polres Jayawijaya hingga meninggal dunia.

Aparat penegak hukum tidak bisa menghentikan budaya kekerasan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat sipil Papua.Sejumlah anggota Polres Jayawijaya menangkap Edison Matuan pada Rabu, 10 Januari 2016 di sekitar Jalan Irian Kota, Wamena.

Ketua Jaringan Advokasi Penegak Hukum dan HAM Pegunungan Tengah , Theo Hasegem, menduga keras penangkapan disertai dengan penganiayaan hingga korban tidak sadarkan diri. Penganiayaan terus berlanjut saat korban berada di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena.

Bahkan oknum aparat menggunakan popor senjata untuk memukuli kepala Edison. Padahal, saat itu Edison sedang dalam perawatan medis. Setelah korban sadar ia dibawa ke Polsek Bandara Wamena. Namun, penganiayaan belum berakhir. Edison kembali dianiaya hingga tidak sadarkan diri lagi, dibawa ke rumah sakit lagi, hingga akhirnya meninggal dunia.

Theo Hasegem, menyebutkan, dari hasil otopsi dari RS Bhayangkara telah keluar pada Sabtu, 14 Januari 2017 dan diserahkan oleh petugas kepada Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw. Paulus Waterpauw mengakui bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggotanya merupakan tindakan penanganan berlebihan.

Ia berjanji akan menindak tegas anggotanya dengan memberhentikan secara tidak hormat dan juga memproses secara pidana.

"Kami melakukan investigasi awal ke Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dan hingga kini mendampingi keluarga Korban," kata Theo dalam keterangan tertulis yang diterima Akuratnews.com, Senin (16/1/2017 ) malam.

Jaringan Advokasi Penegak Hukum dan HAM Pegunungan Tengah mencatat, kekerasan,seperti ini terus terjadi. Polisi yang mestinya menjadi penegak hukum, pengayom masyarakat justru bertindak sebaliknya. Jika mereka ingin dihargai oleh masyarakat, mestinya menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

"Kasus kekerasan oleh aparat ini, harus diproses secara hukum. Kapolri, Komnas HAM, juga pihak lain seperti Menteri Kesehatan (dalam kasus ini) harus bertanggung jawab atas meninggalnya korban kekerasan aparat ini," jelasnya.

Sementara itu, Deputy Direktur Advokasi Institute for Policy Research and Advocacy ( ELSAM), Andi Mutaqien, menyatakan, bahwa ELSAM melihat, hingga kini pendekatan keamanan di Papua masih digunakan oleh pemerintahan Jokowi.

Tak berbeda dengan masa-masa pemerintahan sebelumnya, pada masa pemerintahan ini, Jokowi tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus kekerasan oleh aparat kemanan di Papua. Kasus serupa terus berulang, di Papua maupun Papua Barat.

"Belum ada kebijakan dan langkah konkrit dari Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Situasi itu menimbulkan terus berulangnya kasus serupa," kata Andi.

Dia mengaku, penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap penduduk sipil merupakan bentuk pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip dasar PBB mengenai penggunaan Kekuatan dan Senjata Api bagi aparat penegak hukum, yang telah diadopsi sejak tahun 1990. Juga Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah menjadi bagian integral dari prosedur penanggulangan anarki, diatur dalam Protap Kapolri No 1/X/2010 tentang Penanggulangan anarki.

Selain itu, secara spesifik, Perkap Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menekankan agar setiap anggota Kepolisian wajib memahami instrumen-instrumen HAM serta wajib menerapkan perlindungan dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Terkait dengan tindakan penganiayaan terhadap masyarakat sipil hingga meninggal dunia oleh anggota Polresta Jayawijaya ini,Jaringan Advokasi Penegak Hukum dan HAM Pegunungan Tengah dan ELSAM Jakarta (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera.

Selanjutnya, memerintahkan Kapolri untuk segera memanggil Kapolda Papua untuk memastikan dilakukannya pemberhentian secara tidak hormat terhadap anggota Polresta Jayawijaya yang terlibat melakukan penganiayaan terhadap Edison Matuan.

"Memerintahkan Kapolri untuk segera melakukan proses hukum (pidana) terhadap anggota Polresta Jayawijaya yang terlibat melakukan penganiayaan terhadap Edison Matuan," ungkapnya.

Kemudian, meminta Menkopolhukham untuk memfasilitasi dilakukannya mekanisme pemulihan bagi keluarga korban kekerasan dan pelanggaran HAM di Wamena, serta memperintahkan kepada Pimpinan Lembaga-lembaga Negara terkait seperti Komnas HAM, KOMPOLNAS, bersinergi sesuai fungsi masing-masing dalam penangan kasus ini.

"Mengambil langkah-langkah dan kebijakan kongkrit untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua maupun Papua Barat
Melakukan evaluasi terhadap keberadaan korps keamanan di Papua dan Papua Barat.

Tak hanya itu, Kapolda Papua dan Papua Barat harus menginstruksikan seluruh jajarannya di wilayah hukum Papua dan Papua Barat untuk taat pada code of conduct POLRI, tak terkecuali dalam mengemban tugasnya wajib menghormati nilai-nilai hak asasi manusia tiap orang Papua. (Agus)

Penulis:

Baca Juga