Opini

THR dan Kesejahteraan Rakyat

Akuratnews.com - Sebanyak lima perusahaan besar yang ada di kabupaten Majalengka tidak mampu memenuhi Tunjangan Hari Raya (THR) sejak sebelum lebaran lalu. Dari kelima perusahaan tersebut, empat di antaranya mampu memenuhi 50 persen THR dan satu lainnya 60 persen dibayarkan sesuai aturan pemerintah.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (K2UKM) Dr Ir H Sadili MSi membenarkan ada lima perusahaan besar di kota angin yang tidak mampu memenuhi THR bagi karyawannya. Data tersebut masuk dalam daftar isian laporan di Posko THR tahun 2020.

Dari kelima perusahaan itu, tiga dari Kecamatan Jatiwangi, satu di Kecamatan Ligung dan satu lainnya dari Kecamatan Sumberjaya. Dari isi laporan tersebut setiap HRD melaporkan jika hanya mampu membayarkan THR separuhnya. (Dikutip Radar Majalengka, 2/6/2020)

THR dalam sistem kapitalis hari ini laksana obat bius yang dipakai sesaat. Ketika bius hilang maka akan kembali pedih, perih yang dirasa. Terlebih lagi THR hanyalah diberikan kepada sebagian rakyat, yakni ASN, kepolisian, TNI dan pensiunannya. Lalu bagaimana dengan petani, buruh, pedagang, pekerja swasta dan lainnya. Padahal anggaran THR dari APBN dan APBD, yang salah satu sumber pendapatannya adalah pajak dari seluruh rakyat Indonesia. Ibarat kata, semua dipalak, namun hasil pemalakan dibagi-bagi di beberapa orang saja. Sungguh tragis.

Hal tersebut jauh sekali dengan mekanisme membangun kesejahteraan dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam (negara Khilafah) tak dikenal THR (tunjangan hari raya), namun dipastikan setiap rakyat mendapatkan jaminan setiap kebutuhannya, setiap hari. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bukan pula sejahtera yang semu dan sesaat.

Jaminan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyat, termasuk kebutuhan sekundernya, baik bagi individu maupun kelompok, merupakan hak seluruh rakyat negara khilafah, baik Muslim maupun non-Muslim. Termasuk kelompok masyarakat miskin, menengah, maupun kaya. Semuanya mempunyai hak yang sama sebagai warga negara khilafah, yang dijamin kebutuhan dasar dan sekundernya.

Jaminan kebutuhan dasar dan sekunder individu warga negara bisa diwujudkan dengan bekerja, bagi pria dewasa yang mampu. Bagi anak-anak, perempuan, orang tua dan kalangan berkebutuhan khusus, jaminan diberikan oleh pria dewasa yang mampu, dan berkewajiban untuk menanggung nafkah mereka. Jika tidak mampu, atau tidak ada keluarga yang bisa menanggungnya, maka kerabat atau tetangga dekat berkewajiban untuk membantunya. Jika tidak ada, maka negara berkewajiban untuk menanggungnya.

Jaminan di atas bisa diwujudkan, jika setiap warga negara yang mampu bekerja atau berusaha mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja dan berusaha. Karena itu, negara Khilafah mempunyai kewajiban untuk membuka lapangan pekerjaan, dan kesempatan berusaha bagi seluruh rakyatnya. Jika ada yang mampu bekerja, tetapi tidak mempunyai modal usaha, maka bisa mengadakan kerja sama dengan sesama warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Bisa juga dengan mekanisme qardh (utang), hibah (pemberian cuma-cuma), maupun yang lain.

Dengan model jaminan seperti inilah yang benar-benar mengentaskan umat dari jurang kemiskinan dan menghilangkan ketergantungan rakyat. Dengan sistem jaminan kebutuhan seperti inilah mengantarkan kesejahteraan di tengah kehidupan kaum Muslimin dalam naungan Khilafah berabad-abad lamanya. Bukan jaminan kapitalisme yang ibarat mengoleskan balsem. Panas di awal, menguap beberapa saat kemudian. Wallahu a’lam bishshawab.

*Penulis adalah: Muslimah Revowriter Majalengka dan Member Writing Class With Hass

Penulis: Tawati

Baca Juga