Tidak Berhentikan Ahok, Fraksi Demokrat Ajukan Hak Angket Ke DPR

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto

Jakarta, Akuratnews.com - Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyesalkan sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak memberhentikan Basuki T Purnama dari jabatannya sebagai gubernur DKI. Pasalnya Ahok saat ini bersatus terdakwa terkait kasus dugaan penistaan agama.

Menurut pria kelahiran 20 Mei 1956 Semarang ini, Mendagri sudah melanggar dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

"Kami sangat kecewa terhadap keputusan Menteri dalam negeri yang tidak memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Ahok, karena status terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama dan seharusnya diberhentikan sementara," kata Agus di Gedung DPR RI,Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Dia menyebutkan, keputusan. Mendagri yang membiarkan Ahok menjabat kembali sebagai gubernur DKI, maka akan dinilai publik bila pemerintah melindungi Ahok.

"Bila nantinya Mendagri tetap tidak memberhentikan sementara gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok, maka kami dari Fraksi Partai Demokrat di DPR akan mengajukan hak angket terkait hal tersebut, ada juga fraksi lainnya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah terlihat memberikan sinyal hak angket  yang akan kami ajukan," jelasnya.

Kata dia, hak angket yang Demokrat usulkan untuk memperjelas duduk permasalahan," Sebab kami melihat ada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah atau Mendagri terhadap persoalan yang melibatkan Ahok," ungkapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya, puluhan aktivis yang tergabung dalam lintas generasi pro demokrasi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan sementara, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta. Karena Ahok saat ini telah menyandang terdakwa kasus penistaan agama.

Berdasarkan ketentuan di Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, seorang kepala daerah yang menyandang status terdakwa harus diberhentikan sementara.

Juru bicara aktivis lintas generasi pro demokrasi, Jansen Sitindaon mengatakan, pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI adalah jalan untuk menuju kecurangan yang massif.

“Pemilukada sebagai proses demokrasi adalah jalan untuk melahirkan pemerintah daerah yang jujur, bersih dan terpercaya," kata Jansen dikawasan Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Minggu (12/2/2017).

Dia menyebutkan, tahapan Pilkada DKI Jakarta belum selesai. Dan Standar etik pengelolaan negara, tidak etis seorang terdakwa diangkat kembali menjadi Gubernur. (Agus)

Penulis:

Baca Juga