Tidak Dapat Buktikan Kasus Mahar Politik, PSI: Bawaslu Rusak Kredibilitas

Jakarta, Akuratnews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menetapkan dugaan adanya mahar politik Rp 1 Triliun dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak terbukti.

Menurut Bawaslu, Andi Arief yang merupakan saksi kunci dari kasus mahar politik ini tidak mau hadir, sehingga tidak dapat membuktikan kebenarannya.

Menanggapi alasan Bawaslu tersebut, Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menilai, alasan tersebut terkesan mengada-ngada. “Saya mencium bau amis di sini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/8/2018).

“Keputusan ini menggelikan, dan dapat meruntuhkan kredibilitas Bawaslu,” tambah dia.

Kendati demikian, Bawaslu harus berusaha serius memperoleh keterangan langsung dari Andi. “Bila Bawaslu mengaku tak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa Andi hadir, ya datangi saja kediaman Andi,” tegas Rian. “Bukankah Andi sendiri sudah menyatakan bersedia didatangi Bawaslu?” sambungnya.

Menurut dia, keputusan Bawaslu itu bisa dijadikan contoh bagi peserta pemilu yang lain. Bawaslu tidak lagi akan dihargai, bahkan bisa saja mereka melecehkan Bawaslu.

"Para peserta pemilu akan melecehkan Bawaslu. Ke depan, kalau ada lagi dugaan pelanggaran, masing-masing pihak bisa begitu saja mengabaikan permintaan Bawaslu untuk diperiksa. Toh sudah ada presedennya," tukas Rian.

Selain mengecam keputusan Bawaslu, Rian juga menyayangkan sikap Andi Arief yang tidak memenuhi panggilan Bawaslu. Sebelumnya, kasus ini mencuat akibat cuitan Andi Arief yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, dimana ia mengatakan Sandiaga Uno telah memberikan mahar politik sebesar Rp 500 miliar masing-masing kepada PKS dan PAN.

Sikap Andi yang terkesan berani membongkar kasus dugaan suap Sandiaga Uno, namun ketika dipanggil untuk dimintai keterangan justru mangkir, menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak.

“Mengapa Andi tidak mengupayakan datang? Ini juga pertanyaan besar. Di awal dia nampak begitu berani membongkar dugaan penyuapan ini, tapi tiba-tiba belakangan seperti menciut,” kata dia.

Disisi lain, Rian menuturkan, Andi pernah menyatakan bahwa ia diperintahkan partai untuk bicara terkait dugaan suap tersebut. “Kalau begitu, apa sebaiknya kita menganggap Partai Demokrat itu adalah partai pembohong?” tambahnya.

Terakhir Rian menegaskan, kasus seperti ini merupakan persoalan yang serius dan dapat mengancam demokrasi Indonesia. “Kalau soal suap menyuap ini dibiarkan, bagaimana mungkin kita akan bisa memperbaiki pemilu dan demokrasi kita?” tutupnya. (Rhm)

Penulis:

Baca Juga