Opini

Tidak Sense Of Crisis, Cacat Bawaan Pemerintah Kapitalistik

Akuratnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.

"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6/2020).

Jokowi menyebut dia juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Jokowi menegaskan akan mengambil langkah penting untuk memerangi virus Corona.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," katanya.

Jokowi lagi-lagi menegaskan bahwa langkah yang ekstra harus dilakukan. Sambil mengangkat tangan Jokowi meminta jajarannya untuk memahami dan mengerjakan instruksi yang dia sampaikan.

"Artinya tindakan-artinya yang extraordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya betul-betul minta pada bapak ibu dan saudara sekalian mengerti memahami apa yang tadi saya sampaikan," ungkapnya.

Selain itu, Jokowi meminta kerja keras dan kerja cepat sangat diperlukan. Dia juga menegaskan bahwa hukum perlu disiapkan dalam melakukan manajemen krisis.

"Kerja keras, dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis. Sekali lagi kalau payung hukum masih diperlukan saya akan siapkan. Saya rasa itu," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri membuat kebijakan luar biasa (extraordinary) untuk menangani krisis akibat pandemi Covid-19. Jika para menteri membuat kebijakan biasa saja seperti kondisi normal maka Jokowi mengancam akan merombak kabinet (reshuffle). Kinerja sejumlah sektor mendapat sorotan. Saat berpidato membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni lalu, Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya. "Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres signifikan (dalam penanganan krisis akibat Covid-19). Tidak ada," kata Jokowi dalam video sidang kabinet tersebut yang baru diunggah Sekretariat Presiden di akun Youtube resminya, MInggu (28/6).

Padahal, menurut Jokowi, kondisi sejak tiga bulan lalu dan setidaknya tiga bulan ke depan dalam suasana krisis. Ia merujuk pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dibuat beberapa lembaga internasional belum lama ini. "OECD bilang pertumbuhan ekonomi (dunia) terkontraksi 6% bisa sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia (proyeksi ekonomi dunia) bisa minus 5%." Karena itu, Jokowi meminta para menteri memiliki sense of crisis yang sama dalam menangani kondisi tersebut. "Jangan biasa-biasa saja, jangan anggap normal," katanya.

Namun yang terjadi, Jokowi melihat masih banyak bawahannya yang menganggap kondisi saat ini masih normal sehingga kerjanya standar saja. "Ini harus extraordinary. Perasaan ini harus sama, kalau ada satu saja berbeda bahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan biasa-biasa saja, anggap ini normal. Apa-apaan ini," katanya dengan nada tinggi.

Selain kurangnya senses of crisis, Presiden juga mempersoalkan belanja kementerian yang belum memuaskan. "Laporannya masih biasa-biasa saja. Segera belanjakan sehingga konsumsi akan naik dan peredaran uang akan makin banyak," katanya.

Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru sekitar 1,53%. "Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan," katanya. Dengan begitu, uang beredar di masyarakat tersebut dapat memicu aktivitas perekonomian. Kedua, bantuan sosial ke masyarakat. "Ini harusnya 100% sudah disalurkan," katanya. Ketiga, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). "Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu," kata Jokowi.

Ia menambahkan, stimulus ekonomi juga diberikan kepada sektor manufaktur yang merupakan industri padat karya. Langkah ini diharapkan bisa mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. "Jangan pas ada PHK, duit serupiah pun tidak masuk ke stimulus ekonomi kita." Jokowi pun mengungkapkan penilaiannya terhadap kinerja bawahannya dalam menangani krisis pandemi. "Saya harus ngomong apa adanya tidak ada progres signifikan," katanya. Jokowi mendesak para menteri membuat langkah dan kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis saat ini. Bentuknya bisa berupa pembuatan aturan baru. Presiden pun siap mendukung jika memang dibutuhkan untuk membuat peraturan presiden, bahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Jokowi  marah dan menganggap banyak Menteri belum punya sense of crisis dan bekerja seperti kondisi normal. Dirinya siap mempertaruhkan reputasi politiknya untuk membuat kebijakan extraordinary, mulai dari membuat perppu, membubarkan lembaga hingga reshuffle.

Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru sekitar 1,53%. "Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan," katanya. Dengan begitu, uang beredar di masyarakat tersebut dapat memicu aktivitas perekonomian.

Sri Mulyani merinci bahwa kecilnya serapan anggaran karena program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi 'musuh baru'. Permasalahan ini terjadi di level operasional dan proses administrasi.

Perlu disadari, yang dibutuhkan dalam penanganan pandemic adalah landasan yang benar dalam pengambilan kebijakan. Selama dalam koridor kapitalisme, tdk akan lahir kebijakan benar karena selalu akan untungkan kapitalis.

Indonesia sesungguhnya sudah sejak lama tersesat menapaki jalan salah. Masuk dalam perangkap skenario yang dibuat penjajah, dengan menerima sekularisme sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

Tersebab itulah, sejak berdirinya, bangunan Indonesia nampak tak punya tiang pancang yang kuat. Pengaruh penjajahan, dengan mudah masuk lewat rezim penguasa dari masa ke masa. Hingga tak ada satu aspek pun yang bisa benar-benar bebas dari pengaruh atau kepentingan negara-negara adidaya. Mulai dari soal ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum, hingga hankam yang terkait dengan aspek kedaulatan.

Indonesia bahkan dengan mudah dijebak dalam perangkap utang. Hingga jatuhlah Indonesia pada krisis berkepanjangan. Krisis yang kian memudahkan lembaga rente dunia masuk menjerat Indonesia lebih dalam. Memberi berbagai advis yang justru makin menjerumuskan Indonesia ke kubangan lumpur sistem neoliberal dan penguasaan asing secara lebih legal.

Tak heran jika konsep-konsep ekonomi liberal begitu kental. Kebijakan privatisasi aset-aset milik negara, kapitalisasi hak publik, pencabutan subsidi, deregulasi dan debirokratisasi dan lain-lain benar-benar gencar dilaksanakan. Bahkan berbagai undang-undang berbau neoliberal pun terus diproduksi untuk mengukuhkan proyek liberalisasi yang sejatinya merupakan wujud baru penjajahan.

Di pihak lain, muncullah raksasa-raksasa ekonomi baru yang menguasai penuh berbagai faktor ekonomi termasuk modal. Bahkan kekuatan modal ini kian menggurita, hingga mencengkram bidang politik kekuasaan. Maka terbangunlah apa yang disebut sistem politik korporatokrasi. Yakni sebuah sistem kekuasaan yang disetir kekuatan modal.

Bukan kebetulan jika kondisi ini sejalan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan. Yakni sistem demokrasi yang sejatinya memang menjadikan kekuatan modal sebagai basis kekuasaan. Sehingga sistem politik demokrasi ini dikenal pula sebagai politik berbiaya mahal.

Dampak kolaborasi sistem pemerintahan demokrasi dan sistem ekonomi liberal ini menghasilkan pola hubungan penguasa pengusaha sebagai simbiosis mutualisme. Namun di pihak lain, antara penguasa dan rakyatnya, justru terjalin hubungan laiknya pembeli dan pedagang. Peran negara sangat diminimalisasi, sementara peran swasta dibuka lebar-lebar.

Ironisnya, swasta dimaksud adalah swasta yang sudah bermain mata dengan para pemangku kekuasaan. Atau bisa jadi, karena para penguasanya pun memang berprofesi sebagai pengusaha besar.

Maka jangan heran, jika dengan dalih demi efisiensi, aset-aset strategis milik rakyatpun satu demi satu dijual atau dilego kepada swasta. Dan di saat sama, pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam milik umat pun diserahkan kepada mereka.

Ironisnya, tak sedikit para pejabat yang ikut bermain, apakah dengan menjadi pemegang saham, atau langsung memegang konsesi pengelolaan. Dan semuanya dilegalkan undang-undang!

Jadilah Indonesia yang super kaya raya ini kian tergadai kepada swasta, terutama asing. Utang yang menumpuk pun, dianggap kewajaran. Tanah airnya dipetak-petak dan diserahkan kepada pengusaha. Sementara semua infrastruktur yang jor-joran dibangun hanya didedikasikan demi kepentingan korporasi.

Adapun rakyat kebanyakan, tak bisa lagi menjadi tuan di negerinya sendiri. Mereka hanya jadi objek pemalakan oleh penguasa yang bisanya cuma mengeluh soal defisit anggaran, dan ujung-ujungnya kembali mengemplang utang. Program-program subsidi layanan publik pun, sedikit demi sedikit dihapuskan. Bahkan dikapitalisasi. Alasannya, lagi-lagi demi mengirit anggaran.

Inilah potret asli Indonesia. Negara yang kaya raya namun banyak perampok di dalamnya. Perampok yang berkonspirasi dengan asing untuk menghancurkan kedaulatan dan melemahkan rakyatnya.

Inilah potret asli Indonesia. Negeri Muslim yang kaya raya. Namun rakyatnya menderita tersebab penguasa tak peduli pada agamanya. Yakni agama Islam yang mengatur urusan negara dan rakyat sejalan dengan titah Allah SWT.

Sungguh dalam Islam, penguasa adalah pengatur dan pelindung dunia akhirat rakyatnya. Yakni dengan menerapkan sistem aturan hidup yang dipastikan akan membawa kebaikan, keadilan dan keberkahan bagi semua.

Aturan inilah yang hari ini musuh berkehendak mencegah penegakannya. Dikarenakan tegaknya aturan dan sistem Islam akan menghentikan kerakusan mereka dan menghapus mimpi-mimpi mereka.

Sudah saatnya umat mencampakkan sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberal yang terbukti menjadi biang ketidakadilan, bahkan memberi jalan penjajahan. Lalu bersama-sama bangkit dengan menegakkan sistem Islam. Yakni sistem Khilafah warisan Nabi Muhammad (Saw.).

Sistem inilah yang telah terbukti selama belasan abad membawa umat pada kemuliaan. Sekaligus mampu menutup jalan penguasaan hak umat oleh pihak swasta dan asing. Karena sistem ini secara tegas menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama urusan rakyat sekaligus menjadi pelindung umat dari setiap ancaman.

“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapa pun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka.

Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant – The Story of Civilization).

Tentu saja, kondisi ini harus segera dihentikan. Karena jika tidak, maka Indonesia benar-benar akan ambruk dan jatuh pada kekuasaan penuh kekuatan ekonomi pasar global ciptaan negara-negara adidaya. Dan saat itu, Indonesia tak akan pernah bisa bangkit lagi dari keterpurukan.

Hanya saja, mengubah keadaan yang parah seperti ini membutuhkan upaya perubahan yang radikal dan mendasar. Dimulai dari perubahan paradigma berpikir ideologis seluruh komponen umat dan para penguasanya. Dari yang sekuler kapitalistik liberalistis, menjadi berparadigma Islam ideologis.

Paradigma Islam inilah yang akan membuat negara memiliki visi besar dan global untuk keluar dari keterpurukan dan penjajahan. Dan di saat sama, memiliki motivasi kuat untuk menjadi negara berdaulat sebagai penebar rahmat bagi seluruh alam.

Ini dikarenakan Islam bukan sekadar kumpulan nilai-nilai, atau sekadar agama spiritual. Islam adalah agama politis yang memiliki seperangkat aturan kehidupan yang akan mampu merealisasikan visi besar dan global itu. Mulai dari aturan politik, ekonomi, moneter, sosial, hukum, hankam, dan sebagainya.

Maka dengan karakternya sebagai ideologi, Islam akan mampu menjadi solusi tuntas akan segala krisis, tersebab aturannya yang bersifat praktis, bukan teoretis. Bahkan keberadaan Islam ideologi pada umat ini akan menantang peradaban sekuler yang rusak dan membawa umat ini kembali bangkit dengan kebangkitan yang riil dan hakiki.

Keistimewaan Islam sebagai asas kebangkitan, memang terletak dari akidahnya yang sahih dan rincian aturannya yang menjadi pemecah problem kehidupan manusia dari masa ke masa.

Inilah yang sudah dibuktikan oleh sejarah peradaban Islam. Di mana umat dan negaranya, yakni khilafah Islam, mampu menampilkan prototipe bangsa yang kuat dan mandiri dalam berbagai hal. Bahkan konsepsi tentang jati diri umat Islam sebagai umat terbaik dan penebar rahmat, sedemikian melekat dan dikenal di seantero dunia.

Sayangnya hari ini nasib belum memihak pada umat Islam. Bahkan pihak musuh pengusung ideologi sekuler sedang terus berupaya menghadang kebangkitan Islam dengan berbagai cara. Karena hanya Islam yang mampu menghapus kezaliman dan penjajahan kapitalisme global.

Adalah pilihan buat kita, apakah mau berlama-lama hidup dalam sistem yang rusak dan menghinakan, atau segera berubah haluan ke arah Islam? Patutlah firman Allah subhanahu wa ta’ala ini kita renungkan:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah: 50).

*Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Penulis: Ummu Shabran

Baca Juga