Tim Prabowo Pertanyakan 31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT ke KPU

Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi datangi KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). Foto: Rahmi/Akuratnews.com
Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi datangi KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). Foto: Rahmi/Akuratnews.com

Jakarta, Akuratnews.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018) siang.

Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua BPN sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani adalah untuk mendiskusikan dengan pihak KPU terkait temuan 31 juta daftar pemilih yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Kami datang untuk meminta konfirmasi dan penjelasan atas pernyataan Kemendagri tersebut," ujar Muzani kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

Muzani yang juga ditemani oleh Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria itu mengaku terkejut dengan pernyataan yang diberikan Kemendagri.

Awalnya kata Muzani, DP4 yang diajukan Kemendagri berjumlah 196 juta daftar pemilih. Dari DP4 tersebut kemudian KPU melakukan penelitian di lapangan yang hasilnya mendapatkan 185 juta daftar pemilih. Artinya ada 11 juta dari DP4 yang tersisir dari penelitian di lapangan.

"(31 juta) itu bukan angka yang kecil. Sebelumnya data DP4 yang kami terima sumbernya dari Kemendagri, dimana dari 196 juta menjadi 185 juta, ada 11 juta yang terdelete. Kami bertanya apakah 31 juta itu angka tambah atau pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan," terang Muzani.

Diketahui, KPU sebelumnya menerima data analisis daftar pemilih dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tercatat 31 juta pemilih yang telah merekam KTP elektronik tetapi belum masuk kedalam DPT.

Selain itu kata Muzani, ia juga mempertanyakan apakah ada kemungkinan DP4 tersebut diubah mengingat DPT sudah ditetapkan oleh KPU.

"Artinya apakah ini secara hukum memungkinkan adanya angka baru yang jumlahnya sangat besar menurut kami," tukasnya.

Kendati begitu, ia menegaskan akan terus mengawal Pemilu agar semua rakyat Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Selain itu ia juga tidak ingin ada pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. (Rhm)

Penulis:

Baca Juga