Presiden Jokowi Serahkan Lokasi Istana Pada Urban Planner

Samarinda, Akuratnews.com - Usai melakukan sejumlah kunjungan kerja di Kalimantan Timur (Kaltim), Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan agenda kunjungan kerjanya dengan meninjau lokasi ibukota baru.

Lokasi yang ditinjau Presiden berada di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Ya ini adalah kunjungan pertama saya setelah kita putuskan PPU (Penajam Paser Utara) ini dan di Kukar (Kutai Kartanegara) sebagai ibukota negara (IKN)," kata Presiden seusai peninjauan, Selasa (17/12).

Presiden menjelaskan, lahan seluas 256 ribu hektare akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibukota baru. Dari luasan tersebut, 56 ribu hektar akan dipakai untuk kawasan inti, dengan kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare.

"Kira-kira titiknya kurang lebih ada di sini tetapi Istana ada di mana, nanti yang menentukan adalah arsitek, yang menentukan adalah urban planner yang menentukan mereka ya," ujarnya.

Menurut Kepala Negara, penentuan lokasi Istana nantinya akan ditentukan setelah desain gagasan diputuskan kemudian digambar secara detail, yang diperkirakan akan selesai dalam waktu enam bulan. Presiden berharap pada pertengahan tahun 2020, pembangunan infrastruktur sudah dimulai.

"Kita juga melihat di sini, ternyata infrastruktur dasar jalan meskipun baru pengerasan (jalan), yang tadi kita lewati, sudah ada. Ini memudahkan," katanya.

Dari sisi regulasi, Presiden menyebutkan bahwa pemerintah akan segera mengajukan rancangan undang-undang (RUU) terkait ibukota baru ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sudah disiapkan, nanti Januari segera dimasukkan," ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan bentuk pemerintahan ibukota baru nantinya, Presiden mengatakan bahwa hal tersebut akan dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR.

"Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang nanti segera diputuskan nanti antara pemerintah dengan DPR," lanjutnya.

Proses pemindahan ibukota ini nantinya akan dilakukan oleh Badan Otorita Ibukota (BOI). Presiden mengatakan, pembentukan badan otorita direncanakan akhir bulan Desember ini.

"Badan Otorita rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling Insha Allah awal di awal Januari, sudah selesai. Sudah selesai semua," ujarnya.

Hingga saat ini, Kepala Negara sendiri belum memutuskan siapa yang akan memimpin Badan Otorita Ibukota tersebut. Menurutnya, hal ini menyangkut sebuah gagasan besar sehingga harus dipikirkan secara matang.

"Ya itu nanti yang mau diputuskan, itu. Ini adalah sesuatu yang tidak harus cepat-cepat diputuskan karena menyangkut sebuah gagasan besar, menyangkut sebuah perencanaan besar, menyangkut sebuah pendanaan besar. Jadi jangan tanyanya kelihatan gampang dan enak begitu. Ini pemikiran yang tidak mudah," tandasnya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi
Photographer:Setpres

Baca Juga