Opini

Tirani Minoritas Paska Pilpres 2019

Johan O Silalahi Presiden Negarawan Center
Johan O Silalahi Presiden Negarawan Center

Opini, Akuratnews.com - Kapankah cukup itu cukup? Dalam peribahasa Inggris sering Kita dengar, "When enough is enough?" Atau sering juga Kita dengar kalimat, "Enough is enough". Artinya persis seperti kalimat pembuka diatas, cukuplah sudah bangsa Indonesia diprovokasi oleh segelintir elite politik dan elite intelektual bangsa Kita yang telah bermetamorfosa menjadi tirani minoritas paska Pilpres 2019 ini.

Sungguh patut disayangkan memang pernyataan Capres Prabowo Subianto paska diumumkannya hasil penghitungan Quick Count dalam Pilpres tanggal 17 April 2019 lalu. Dengan penuh kesadaran dan berulang-ulang, Prabowo Subianto mencerca dan menyampaikan ketidakpercayaannya kepada berbagai Lembaga Survei. Pernyataan ini dapat diibaratkan persis seperti kalimat peribahasa "memercik air di dulang, terpercik muka sendiri".

Dahulu, saat Cagub/Cawagub Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangkan Pilgub DKI tahun 2017 lalu, bisa Kita saksikan bagaimana Prabowo Subianto dengan gagah dan percaya dirinya menyampaikan pernyataan kemenangan Anies-Sandi, berdasarkan perhitungan Quick Count oleh berbagai Lembaga Survei. Ironisnya, semua Lembaga Survei yang dijadikan referensi oleh Prabowo Subianto pada saat mengumumkan kemenangan ketika itu, mereka semua persis sama juga dengan yang sekarang dicerca dan dilecehkan olehnya.

Tentu bisa Kita bayangkan seperti apa terpukulnya perasaan Saudara-Saudara Kita para Pollsters (Lembaga Survei). Baru 2 (dua) tahun lalu dipuja dan dipuji oleh Prabowo Subianto, tidak lama kemudian sudah dicaci dan dicerca olehnya. Lembaga Survei telah membaktikan salah satu karya nyata bagi bangsa dan negaranya, dengan melaksanakan Quick Count dalam Pilpres 2019 lalu, dengan profesional, penuh tanggung jawab dan sangat prudent (penuh kehati-hatian).

Padahal ada hukum abadi yang berlaku dalam penyelenggaran Quick Count yang profesional dan prudent dalam setiap Pemilu dan Pilpres. Hukumnya adalah kebenaran mutlak yang persis sama seperti jika Kita berhitung bahwa 1 (satu) ditambah 1 (satu), maka jawabannya pasti 2 (dua).

Teringat kembali pertemuan Saya dengan Sahabat baik Saya Cawapres Sandiaga Uno tidak lama setelah pengumuman resmi Capres/Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sekitar pertengahan tahun 2018 lalu. Pertemuan itu salah satunya membahas pertanyaan tentang bagaimana caranya memastikan bahwa Pilpres 2019 akan betul-betul terlaksana dengan jujur dan adil.

Jawaban Saya pada saat itu kepada Cawapres Sandiaga Uno, hanya ada 2 (dua) cara yang bisa menjawab pertanyaan itu. Pertama adanya saksi-saksi dalam setiap TPS dari perwakilan dari masing-masing Capres/Cawapres. Kedua, adanya Quick Count yang diselenggarakan oleh berbagai Lembaga Survei. Mereka bisa menjadi salah satu alat kontrol publik terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan atau yang terburuk kecurangan pada saat penghitungan suara secara nasional.

Saya ingatkan juga saat itu bahwa Capres/Cawapres Prabowo-Sandi memiliki aset karena didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejarah mencatat bahwa PKS memang sangat terkenal dengan loyalitas dan soliditas kadernya. Mereka merupakan saksi-saksi yang sangat bisa diandalkan dalam Pemilu dan Pilpres di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke seluruh pelosok wilayah NKRI.

Tesis ini terbukti kembali dalam Pilpres 2019 ini. Paska pernyataan Capres Prabowo Subianto bahwa tim kampanye nasional yang mendukungnya memiliki data dan fakta bahwa berdasarkan hasil penghitungan, pasangan nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga Uno yang memenangkan Pilpres 2019. Secara otomatis, Prabowo Subianto harus bisa membuktikan pernyataannya ini.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekarang ini yang memiliki data hasil penghitungan suara secara nasional dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno adalah PKS beserta kader-kadernya. Aqidah Islam yang dianut oleh PKS beserta seluruh kadernya mengharamkan mereka untuk berbohong. Ajaran Islam Rahmatan 'Lil Alamin juga mengingatkan seluruh kader PKS untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Kita hanya perlu bersabar, tinggal masalah waktu saja bagi PKS beserta seluruh kadernya untuk menyampaikan kebenaran tentang data dan hasil penghitungan suara versi mereka dalam Pilpres 2019 lalu.

Tiada Kebenaran Yang Mendua (Tan Hana Dharma Mangrwa)

Ada cukup banyak diantara rakyat Indonesia yang resah dengan "drama politik" terkait pernyataan kemenangan dalam Pilpres oleh kedua pasangan Capres/Cawapres paska pengumuman perhitungan Quick Count hasil Pemilu dan Pilpres tanggal 17 April 2019 lalu. Pertanyaan dan keresahan yang sama juga datang bertubi-tubi kepada Saya dari berbagai penjuru tanah air.

Jawaban Saya dengan tegas dan sedehana hanya satu kalimat. Waktu akan menjawab dan menyelesaikan "drama politik" ini. Waktu yang ditunggu adalah pengumuman resmi hasil Pemilu dan Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengumuman siapa sesungguhnya pemenang sejati Pilpres 2019 berdasarkan hasil penghitungan resmi secara nasional dengan data dan fakta hasil penghitungan seluruh TPS dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Capres/Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno bersama para pendukungnya pada akhirnya akan dihadapkan pada fakta dan realitas bahwa mereka harus bisa membuktikan dengan data-data yang valid dan akurat, seperti pengakuannya, bahwa merekalah pemenang dalam Pilpres 2019.

Sangat mudah untuk mencerna dan memahami bahwa ada strategi dan konspirasi yang sedang dikembangkan oleh sekelompok kecil elite politik dan elite intelektual bangsa Kita, yang operasinya sudah dimulai jauh sebelum penyelenggaraan Pilpres 2019. Mereka mencoba membangun opini publik secara masif dengan tuduhan dan kecurigaan akan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019.

Dalam strategi dan taktik intelijen terutama di negara-negara tiran atau negara-negara yang dipimpin para diktator, memang dikenal salah satu strategi propaganda klasik, yaitu dengan segala cara menghujani masyarakat umum dan awam dengan ribuan dan jutaan kebohongan, hingga pada suatu ketika semua kebohongan itu akhirnya akan diterima sebagai suatu kebenaran.

Tapi, strategi propaganda klasik itu dapat dipastikan sudah kuno dan tidak mungkin terjadi lagi pada era keterbukaan dan kebebasan informasi pada zaman modern sekarang ini. Karena setiap opini pasti akan menghasilkan kontra opini, begitu juga setiap propaganda juga akan menghasilkan kontra propaganda. Opini dan propaganda tidak bisa lagi dikendalikan oleh siapapun atau rezim pemerintahan manapun.

Semuanya akan dikalahkan oleh kebenaran sejati yang tidak bisa diputarbalikkan apalagi dikendalikan untuk kepentingan sesat dan sesaat. Seperti yang tertera dalam semboyan bangsa Indonesia, (Bhinneka Tunggal Ika) Tan Hana Dharma Mangrwa. Artinya tidak ada kebenaran yang mendua. Pasti hanya ada satu kebenaran yang sejati.

Saatnya Wibawa Negara Hukum Ditegakkan

Sekarang sudah saatnya POLRI tampil menegakkan wibawa dan supremasi hukum di negara Kita, yang beberapa saat ini telah dilecehkan oleh sebagian elite intelektual Kita, karena sudah lepas kendali keluar dari koridor hukum. Dalil hukum yang berlaku di seluruh dunia, siapapun yang menyampaikan baik lisan atau tulisan tuduhan tentang sesuatu, maka secara hukum Ia juga diwajibkan untuk bisa membuktikan tuduhan tersebut berdasarkan data, fakta dan bukti-bukti.

Jika ternyata di hadapan Pengadilan Ia tidak bisa membuktikan semua tuduhan-tuduhannya itu, maka hukum akan berbalik menghukumnya dengan delik hukum penyebaran berita bohong, fitnah atau pencemaran nama baik. Itulah hakekat hukum sesungguhnya sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Hukum itu ibarat pisau bermata dua, akan baik dan bersahabat dengan siapapun yang taat dan tertib kepada hukum. Sebaliknya, hukum akan sangat keras dan kejam kepada siapapun yang telah melanggarnya.

Sekarang ini ada sebagian kecil di antara elite politik dan elite intelektual Kita yang mengalami delusi kemenangan dan euforia yang kebablasan. Mereka dengan gampang dan seenaknya melontarkan tuduhan bahwa saat Pilpres tanggal 17 April 2019 lalu terjadi kecurangan. Sedemikian mudahnya tanpa fakta dan data yang akurat, hanya karena begitu mudah dan ringannya jari mereka mengetik kata dan kalimat di berbagai media sosial. Mereka sudah menjelma menjadi tirani di negara Kita.

Sesungguhnya mereka hanyalah sosok tirani minoritas di negara ini. Mereka merasa seolah-olah merekalah kebenaran sejati dan kebenaran yang mutlak di negeri ini. Selangkah lagi jika tidak disadarkan dan dihentikan, mereka akan sampai kepada fase pembangkangan publik (people disobedience).

Dalam kata lain, inilah bentuk nyata dari tindakan anarkis dan destruktif. Mereka sudah melupakan hakekat dari demokrasi itu sendiri. Bahwa demokrasi adalah perwujudan dari sistim keseimbangan (check and balances). Bahwa dalam sistim demokrasi Kita yang telah diatur dalam konstitusi Kita, dipisahkan antara 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hakekat sejatinya adalah agar kebenaran tidak mutlak dikuasai dan dimonopoli oleh hanya 1 (satu) kekuasaan saja.

Terjadi saling kontrol untuk menghasilkan keseimbangan antara seluruh sistim dan institusi negara. Konstitusi UUD 1945 yang sudah diamandemen hingga empat kali, mewajibkan siapapun yang tidak puas atau memiliki bukti-bukti jika benar ada kecurangan dalam Pilpres 2019, wajib menggunakan jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai aturan dalam Konstitusi Kita. Jika mereka memilih dengan sengaja untuk menabraknya, maka mereka akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja mereka harus berhadapan dulu dengan seluruh aparat TNI dan POLRI yang siap mengawal bangsa dan negara Kita hingga tetes darah terakhir mereka.

Selangkah lebih maju lagi, sudah saatnya juga POLRI menegakkan hukum dan melakukan proses hukum kepada para pendiri (founder) serta seluruh Admin grup WA yang terbukti telah lalai atau dengan sengaja melakukan pembiaran atas provokasi, penyebaran fitnah, pencemaran nama baik serta penyebaran berita bohong atau hoaks, dalam grup media sosial yang dikelolanya.

Dasar laporan hukumnya cukup dengan foto (capture) seluruh isi komunikasi dalam grup media sosial serta foto (capture) bukti siapa saja yang menjadi Admin dalam grup media sosial tersebut. Para pendiri dan Admin grup media sosial seperti Whats App dan yang lainnya harus menyadari arti, konsekuensi serta tanggung jawab besar sebagai pendiri atau Admin dari grup media sosial yang dikelolanya. Sudah saatnya bangsa dan negara ini kembali kepada budaya dan peradaban yang tertib hukum sesuai semangat yang dikandung dalam konstitusi UUD 1945.

Oleh : Johan O Silalahi - Pendiri Negarawan Indonesia

Penulis: Johan O Silalahi

Baca Juga