Togar Situmorang Dipandang Layak Benahi Jakarta

Jakarta, Akuratnews.com - Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang merupakan pusat ibukota, sejauh ini masih memiliki sejumlah persoalan yang belum dituntaskan oleh para pemimpinnya.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2022 mendatang, Abdurrahman selaku tokoh pergerakan politik, mencatat sejumlah persoalan yang masih ada di kota Metropolitan ini, salah satunya yakni serapan APBD DKI yang semestinya bisa digenjot hingga mencapai 200 triliun.

"Karena ada beberapa sumber pemasukan daerah yang belum digarap secara maksimal seperti retribusi parkir, pajak iklan, pajak restoran. Selain itu, BUMD bekerja kurang kreatif. Kita lihat Bank DKI, direksinya bekerja seperti koperasi simpan pinjam hanya mengandalkan pinjaman besar dari Karyawan Pemprov DKI." Ujar Abdurrahman lewat rilis yang diterima redaksi, Kamis (17/9).

Abdurrahman juga menegaskan mengenai macetnya seleksi untuk menduduki jabatan eselon II dan III serta kurangnya pengembangan pariwisata di ibukota ini.

"Jakarta sebagai Kota Festival belum maksimal dipotensikan." Imbuh Abdurrahman.

Abdurrahman menjelaskan juga mengenai keberadaan pantai Jakarta. Katanya, sepanjang 100 km dari Kapuk sampai Marunda perbatasan dengan Bekasi hanya dikuasai 5 orang saja.

"Tidak seperti di kota Manado pantai bisa dinikmati oleh semua investor yang mau membangun kota Manado." Tegasnya.

Selain itu, angka kejahatan korupsi menurut Abdarrahman juga terbesar diantara provinsi lain di tanah air. Untuk itu, ke depan dibutuhkan pemimpin DKI yang paham betul soal hukum.

"Korupsi di pemerintah propinsi DKI Jakarta terbesar di antara propinsi-propinsi lain. Untuk itu membangun kota Jakarta dibutuhkan seorang tokoh yg menguasai hukum agar pembangunan DKI lebih tertib dibidang SDM sehingga penegakan hukum akan dilaksanakan seadil adilnya." Papar Abdurrahman.

Abdurrahman menegaskan juga, bahwa untuk memimpin ibukota adalah figur yang tak terikat oleh kepentingan partai alias harus independen.

"Ongkos biaya politik untuk menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta cukup mahal berkisar 750 miliar sampai 1 triliun. Sehingga di tahun 2022 perlu dipilih orang-orang yang mampu lewat jalur independen untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta agar seorang gubernur bisa bekerja bebas tanpa ada tekanan politik dari partai-partai politik." Tandas Abdurrahman.

Di antara figur yang dimaksudkan tadi, Abdurrahman mengatakan jika itu ada pada diri Togar Situmorang.

"Sebagai putra Batak dan kelahiran Jakarta Bang Togar Situmorang yang juga dijuluki Panglima Hukum digadang oleh Para Tokoh Pergerakan politik agar maju dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tahun 2022 mendatang dan saya berharap beliau bersedia lewat jalur independen agar ke depan kepemimpinan Gubernur tidak beraroma korupsi apalagi kali ini menguji “ Sebuah Kenyataan Yang Menguji Keyakinan “ karena bagi bang Togar Situmorang sangat percaya Mujizat itu Nyata makanya beliau memberanikan diri maju Pilgub DKI thn 2022.” tutup Abdurrahman yang juga Ketum Relawan Nasional Soekarno Joko Widodo.

Penulis: Redaksi

Baca Juga