Tokoh Masyarakat Billy & Moon Tegaskan Penolakan KUA Bukan Sentimen Agama

Warga RW 10 Perumahan Billy & Moon, saat mengungkapkan penolakkan atas rencana akan dibangunnya KUA Kecamatan Duren Sawit. Jakarta Timur, di Kantor Walikota Jakarta Timur.

Jakarta, Akuratnews.com - Penolakan atas rencana dibangunnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit di wilayah Perumahan Billy & Moon, Pondok Kelapa Jakarta Timur, masih terus bergulir. Pembangunan KUA yang diketahui akan berfungsi sebagai kantor layanan keagamaan di bawah Kementerian Agama RI, dinilai bernilai sensitif terhadap agama tertentu. Namun, penolakan rencana dibangunnya KUA murni dinilai karena akan mengganggu keamanan dan kenyamanan penghuni di perumahan Billy & Moon, ke depan.

Mewakili masyarakat Billy & Moon, Tokoh Masyarakat H. Abbas menjelaskan, penolakan pembangunan KUA di pemukiman Billy & Moon bukanlah masalah agama dan bukan pula masalah SARA, tapi masalah prinsip lingkungan dan Zonasi. Pihaknya meminta kepada Pengembang/Pemerintah untuk tidak seenaknya merobah Zonasi lahan, di mana dahulu merupakan jalur hijau untuk Fasilitas Sosial (FASOS) dan Fasilitas Umum (FASUM). Perubahan dilakukan tanpa musyawarah dengan Pengurus RW 10 dan Pengurus RT setempat, serta Warga dan Tokoh masyarakat.

"Jika ini dibiarkan karena ada pengaruh sangat lah berbahaya. Besok lusa lapangan bola, jalur bermain anak-anak gampang saja boleh dirubah zonasinya, buat Rumah Sakit/Puskesmas atau Rumah susun dengan alasan kepentingan umum," jelasnya ditemui di perumahan Billy & Moon, (6/10).

Terkait dengan informasi yang selama ini berkembang di masyarakat tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikantongi, menurut pengakuan pihak Pemerintah Walikota Jakarta Timur dalam hal ini Walikota Jakarta Timur M. Anwar, SSi, MAP, yang ditemui para tokoh masyarakat Billy & Moon di Kantornya, pengurusan perizinan atas pembanguan KUA di wilayahnya belum ada pengajuan. Secara administratif IMB yang selama ini sudah terbit, ternyata belum dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Kota Jakarta Timur.

"Ada informasi ketidak setujuan warga, dikarenakan tidak ada sosialisasi. Kalaupun ada sosialisasi akan mengganggu, intinya masyarajat menolak. Warga sudah mendatangi ke walikota, kemarin informasinya sudah ada izin IMB, ternyata belum," ujar H. Abbas, yang diakuinya informasi tersebut berasal dari Walikota Jaktim.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga