Tolak Kenaikan BPJS, KPW PRD Jawa Barat: Defisit Harus Diaudit !

Iwan Chandra, Ketua KPw-PRD Jawa Barat. (Foto dok. akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Komite Pimpinan Wilayah Parta Rakyat Demokratik (KPW – PRD) Jawa Barat, tegas menolak kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan kisaran sebesar 100 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 nanti.

KPW PRD Jawa Barat mengatakan, kenaikan itu berpotensi menyengsarakan kehidupan rakyat dan melanggar hak dasar warga Negara untuk mendapatkan kesehatan.

"Kenaikan BPJS Kesehatan yang telah terjadi sebanyak dua kali itu tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Bahkan banyak pasien peserta BPJS Kesehatan yang ditolak oleh rumah sakit hingga tidak tertolong nyawanya." ujar Ketua KPW PRD Jawa Barat, Iwan Chandra dalam siaran pers yang diterima redaksi Akuratnews.com, Rabu (11/9/2019).

Menurut Iwan, masyarakat sudah membayar iuran yang cukup tinggi namun ada dampak yang tidak dirasakan langsung. Iwan menuding, pelayanan BPJS masih buruk dan banyak pasien meninggal dunia. Oleh karena itu Iwan meminta defisit BPJS harus diaudit.

"Defisit BPJS ini harus diaudit, dari mana defisit ini? bagaimana BPJS ini? justru triliunan defisitnya." kata Iwan.

Bagi PRD, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan BPJS semenjak awal selalu mendatangkan masalah bagi masyarakat. Seharusnya, jaminan sosial kesehatan dikelola penuh oleh kementerian Kesehatan dan tidak menggunakan skema asuransi yang mencari keuntungan.

"Jaminan Sosial dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional bukanlah program yang baru, sebab sebelum JKN, ada program ASKESKIN yang dilaksanakan Asuransi Kesehatan atau ASKES." kata Iwan.

Iwan berpendapat, Pemerintah Pusat perlu melakukan evaluasi terhadap BPJS, termasuk melakukan audit keuangan secara menyeluruh dari Fasilitas Kesehatan (Faskes) hingga tindakan rujukan. Jika dibandingkan JKN dengan program Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2014, anggaran Jamkesmas tidak lebih dari Rp 8,6 triliun, tetapi masih menyisakan dana sisa yang disetor kembali ke Negara.

"Dengan anggaran yang lebih besar, seharusnya JKN yang dijalankan oleh BPJS ini lebih baik dibandingkan Jamkesmas. Namun, faktanya justru lebih buruk dan selalu menambah beban APBN setiap tahunnya." tandas Iwan Chandra.

Sementara itu, sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan menyusahkan masyarakat miskin. Menkeu mengklaim, pemerintah selalu berupaya membantu masyarakat kelompok kecil. Hal ini disampaikan Sri Mulyani di depan mahasiswa dan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/9/2019).

Menurut dia, pemerintah masih menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 150 juta orang yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat sekitar 96 juta dan PBI Pemerintah daerah sekitar 37 juta, serta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau masyarakat biasa yang bukan pegawai pemerintah sebanyak 17 juta jiwa.

Namun demikian, ia mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendirian sehingga masyarakat mampu juga harus ikut membantu.

"Pemerintah menanggung iuran dari sekitar 30% pengguna BPJS. Kritik yang mengatakan kenaikan iuran akan memberatkan, itu salah karena kami masih akan membayarkan iuran untuk masyarakat tidak mampu. Kami menyadari pelayanan kesehatan harus didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat," tandas Menteri Sri. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga