Tolak Tawaran “Fee”, Sidang Putusan PKPU PT KCN Kembali Tertunda

Kuasa Hukum PT KCN Agus Trianto (kiri) Dirut PT KCN, Widodo Setiadi dan pengurus PKPU PT KCN Arief Patramijaya (kanan) usai sidang PKPU PT KCN di pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/7/2020). foto : Dany Krisnadhi/ANCphoto

Jakarta. Akuratnews - Dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) selaku pemegang konsesi pengelolaan Pelabuhan Marunda dengan para krediturnya menguak drama penolakan tawaran fee untuk pengurus PKPU PT KCN yang ditawarkan pihak PT KCN.

Sidang yang seharusnya beragendakan pembacaan putusan kembali tertunda dengan adanya sidang lanjutan yang mengagendakan penetapan fee pengurus PT KCN yang dipimpin oleh Arief Patramijaya di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta, Senin (20/7/2020).

Sejatinya pihak termohon dalam hal ini PT KCN berharap pada sidang kali ini majelis hakim sudah bisa menetapkan putusan tetap perdamaian dengan para kreditur. Pasalnya proses perdamaian ini telah tertunda oleh berbagai drama dalam persidangan-persidangan sebelumnya.

Kuasa Hukum PT KCN Agus Trianto mengemukakan, dilakukannya penandatanganan perjanjian perdamaian menurutnya merupakan bentuk komitmen debitur untuk menjalankan semua proses persidangan, termasuk komitmen untuk membayar kewajiban secara tunai.

“Soal pembayaran itu merupakan bukti itikad baik kami, dan bukan merupakan bentuk pembayaran seperti yang disampaikan pengurus, kami memahami bahwa sesuai undang-undang pelaksanaan pembayaran harus diketahui pengurus,” kata Agus saat di persidangan.

"Itu bentuk garansi atau jaminan atas perjanjian yang sudah disepakati," imbuhnya.

Agus juga mengatakan, pihaknya tidak ingin dipersalahkan atas semua yang telah dijanjikan kepada pihak kreditur.

"Kami khawatir akan dianggap default jika tidak memberikan keterjaminan pada kreditur," tambah Agus.

Menanggapi soal fee pengurus yang diajukan pihak pengurus PKPU PT KCN Arief Patramijaya, Agus menyatakan bahwa kliennya menilai tingkat kompleksitas dan kesulitan pekerjaan yang dijalankan pengurus hingga jumlah kreditur yang hanya enam pihak, berikutnya PT KCN mengajukan penawaran angka fee bagi pengurus, dan belum mendapatkan jawaban dari pengurus.

Sebelumnya, dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Robert SHM Mhum, pengurus PKPU PT KCN Arief Patramijaya mengemukakan sejumlah hal, disampaikan Patra, pihaknya sudah memasukkan laporan akhir terkait perintah pembahasan perjanjian perdamaian, dan sudah ditandatangani pihak kreditur dan debitur.

Ia juga menyebutkan pihaknya telah mengirimkan surat terkait pembayaran pada 12 Juli 2020 oleh debitur pada pihak kreditur sebagai upaya perdamaian di luar mekanisme persidangan yang seharusnya diketahui pengurus.

“Karena sudah ada pembayaran, kami mengirimkan surat kepada kreditur untuk mengembalikan terlebih dahulu. Karena tidak boleh ada pembayaran sebelum ada pengesahan," kata Patra dipersidangan.

Patra menyebut korespondensi ini belum direspon oleh kreditur maupun debitur karena masih terdapat keberatan dari kreditur Juniver Girsang dan Broertje Maramis tekait pembayaran sebelum pengesahan proposal perdamaian.

Berikutnya Patra pun menyampaikan bahwa besaran fee untuk pengurus saat ini belum direspons oleh debitur.

"Sampai hari ini kami dari pihak debitur belum ada respons terkait tentang “fee”pengurus," pungkas Patramijaya. (akuratnews)

Penulis:

Baca Juga