TPAD DKI Minta Hapus Anggaran Kolam Ikan Rp620 Juta

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar)) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta agar menghapus anggaran pemeliharaan kolam ikan senilai Rp620 juta.

Prasetyo juga meluruskan bahwa dirinya tidak pernah mengusulkan atau memiliki keterlibatan terkait penganggaran pemeliharaan kolam ikan di gedung DPRD itu.

“Saya mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah cawe-cawe mengenai anggaran kolam ikan dan saya meminta agar TAPD sekali lagi tolong dicoret itu Rp620 juta,” ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/11/17).

Pras sapaan akrab Prasetyo menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan perintah terkait kegiatan pemugaran dan pemeliharaan kolam ikan.

Justru Prasetyo mengakui dirinya sempat menyampaikan mengapa kolam yang berada di halaman depan Gedung DPRD DKI tidak diisi ikan.

“Itu saya yang merawatnya selama tiga tahun ini dan itu sama sekali tidak sepeserpun pakai APBD. Yang kasih makan saya sendiri, merawat sendiri tapi sudah banyak sekali fitnah yang mengarah kepada saya,” tegasnya.

Saiffulah, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang juga hadir dalam rapat banggar menanggapi perintah tersebut dengan langsung membuka laman e-budgeting rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI.

“Ini sistimnya sudah online belum? Langsung saja ke pos anggaran, kalau memang forum ini setuju langsung hapus saja,” ujarnya.

Meski demikian dengan adanya penundaan rapat banggar hari ini, penghapusan anggaran tersebut baru bisa dilanjutkan esok, Selasa (28/11).

Input data anggaran pemeliharaan kolam ikan di Gedung DPRD DKI Jakarta untuk pertama kali dibuat oleh Muhammad Yuliadi yang saat ini menjabat sebagi Sekretaris Dewan.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawaty, anggaran terebut pertama kali dicantumkan pada masa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada 7 April 2017. Kemudian data tersebut diperbaharui pada 28 Mei 2017.

“Secara historis kegiatan ini diusulkan sejak kita menyusun RKPD,” katanya. (Dedy)

Penulis:

Baca Juga