Tutup Celah Korupsi, Perlu Pengawasan Hakim MK Secara Sistem Yang Ketat dan Benar

Didik Mukriyanto, Anggota Komisi III DPR RI.

Jakarta, Akuratnews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukriyanto, menyebut untuk menutupi celah tindak pidana korupsi di tubuh hakim, Mahkamah Konstitusi harus mempunyai sistem yang ketat dalam pengawasan.

"Kalau dilihat Patrialis secara integritas pada saat dipilih bisa diukur, untuk bicara kapasitas Patrialis  tidak bisa diragukan, Tetapi kita harus sadari sistem yang ada di Mk,seperti sistem pengawasan di MK untuk dijamin agar MK tidak dapat di intervensi oleh kekuasaan manapun," kata Didik di Gedung DPR RI, Senayan,Jakarta, Senin (30/01/2017).

Menurutnya persoalan rekrutmen yang telah konkrit ,namun harus diperbaiki ,karena hakim MK merupakan palu terakhir  dalam mencari keadilan seperti dalam judicial review.

Dia menjelaskan, bila sistem pengawasan tidak terbangun dengan benar, maka siapapun dan seberapapun bagusnga orang menjadi hakim MK, potensi untuk abuse of power dapat terjadi  sampai kapanpun.

"Saya minta tekankan disini ialah sistem di MK perlu di evaluasi dan diperbaiki, siapapun orangnya karena sistem tersebut menutupi segala kemungkinan potensi - potensi yang mendegradasi keputusan MK," tegasnya.

Lanjutnya, jangan sampai putera terbaik yang di impikan sebagai hakim agung, kemudian bekerja di MK dengan sistem kurang mumpuni dan tergerus pada prilaku tidak baik. Maka perlu adanya perlindungan sistem bagi orang yang terpilih menjadi hakim MK, dengan cara sistem perlindungan yang baik.

Penulis:

Baca Juga