Sidang Ditunda Pekan Depan

Umi Khaddah Tidak Datang, Gugatan Supriadi Gagal Diputus Hari ini

Supriadi (kiri) pantang menyerah, terus berjuang menuntut haknya. (foto dok. Akuratnews.com)

Sidoarjo, Akuratnews.com - Sidang gugatan selisih perolehan suara yang diajukan Caleg Supriadi ke Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal diputus hari ini, Rabu (28/9/2019). Sidang yang semula dijadwalkan hari ini di Kantor pusat PPP, Jakarta, ditunda lantaran pihak tergugat, Umi Khaddah Anggota DPRD Sidoarjo yang sudah dilantik tidak hadir dalam persidangan.

Kepada Akuratnews.com, seusai persidangan yang dihadiri Ketua Mahkamah dan panitera lima komisioner, Supriadi mengatakan sidang ditunda, dan rencananya digelar pada Rabu tanggal 4 September 2019 pekan depan.

"Sidang hari ini dibatalkan dan ditunda Rabu minggu depan. Alasannya, termohon Umi Khaddah tidak hadir," ujarnya. Supriadi menegaskan, sebelum ada putusan Mahkamah Partai, pihaknya pantang menyerah untuk menuntut haknya.

"Saya tidak pernah menyerah, terus berjuang," tandasnya.

Ketika ditanya soal kenapa perolehan suara Umi Khaddah tiba-tiba membengkak dan melampaui suaranya? Supriadi dengan lantang mengatakan, "Ada tambahan suara partai!"

Sebelumnya diberitakan Akuratnews.com, Senin (26/8/2019), alasan Supriadi mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai, karena bukti form C1, suara yang diperolehnya mengungguli suara calon legislatif dari partai dan dapil yang sama, nomor urut 5, Umi Khaddah.

Namun, mendadak, hasil rekapitulasi KPU, suara Umi Khaddah melebihi dirinya.

"Padahal, menurut bukti form C1, saya memperoleh 3.733 suara, sedangkan Umi Khaddah mendapatkan 3.107 suara, selisih 600 suara. Namun, saya heran, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, mendadak perolehan total suara berubah, saya 3.334 suara, sedangkan Umi Khaddah 4.240 suara," jelasnya.

Karena itu, lanjut Supriadi, dia melaporkan persoalan yang dialaminya tersebut ke Mahkamah Partai, pada Mei 2019 lalu.

"Oleh karena ada permasalahan di internal partai, hasil laporannya pun tertunda dan Mahkamah Partai bakal memutuskannya pekan ini," ujarnya. Namun sidang putusan ditunda lantaran Umi Khaddah tidak datang.

Sementara itu, Umi Khaddah sudah resmi menjadi Anggota DPRD Sidoarjo pasca dilantik. Dari daftar yang diperoleh Akuratnews.com, nama Uni Khaddah tertera sebagai Anggota DPRD Sidoarjo periode 2019-2024 yang dilantik pada tanggal 21 Agustus 2019 kemarin.

Daftarnya dapat dilihat diberita "Masa Bhakti 2019-2024 - 50 Anggota DPRD Sidoarjo Resmi Dilantik, Ini Daftarnya",

Sementara itu, ketika Ketua KPUD Sidoarjo, Muhammad Iskak saat dikonfirmasi akuratnews mengatakan, sengketa gugatan perselisihan suara itu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila MK memutuskan pemohon atas termohon dikabulkan, tentu dilakukan proses PAW.

"Sengketa soal gugatan selisih suara itu kewenangan MK. Kalau ada putusan inkracht (final dan mengikat) dari MK, ya bisa dilakukan PAW. Sedangkan, tugas kami hanya mengantarkan sampai tahap pelantikan sesuai hasil rekapitulasi suara yang sudah disahkan," terangnya.*

Penulis: Wachid Yulianto
Editor: Hugeng Widodo

Baca Juga