UMP Sumut 2019 Naik 170 Ribu

Massa dari FSPMI Sumut saat melakukan aksi didepan kantor Gubernur Sumatera Utara beberapa hari lalu. Foto : HSP/Akuratnews.com
Massa dari FSPMI Sumut saat melakukan aksi didepan kantor Gubernur Sumatera Utara beberapa hari lalu. Foto : HSP/Akuratnews.com

Medan, Akuratnews.com - Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara telah sepakat akan mengusulkan Upah Minimum Propinsi 2019 naik menjadi Rp 2.303.403, sebelumya Rp 2.132.168, atau mengalami kenaikan hampir 170 ribu.

Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Maruli Silitonga mengatakan, surat keputusan (SK) penetapan UMP 2019 Sumut telah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

"Sudah ditandatangani oleh pak Edy, dengan No.188.44/1365/KPTS/2018 tentang penetapan  UMP Sumut sebesar Rp 2.303.403 berlaku mulai 1 Januari 2019. Ini berdasarkan rapat Dewan Pengupahan Provinsi, Pemerintah, Apindo dan Serikat Buruh pada 23 Oktober lalu," kata Maruli Silitonga, Rabu (31/10/2018).

Selanjutnya disebutkan, ada empat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang tidak mengajukan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019. Empat daerah yang tidak menaikan UMP, dikarenakan belum memiliki dewan pengupahan.

"Sesuai evaluasi kita pada 2018 ini, dari 33 Kabupaten/kota, ada empat tidak mengajukan. Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan Pakpak Bharat. Mereka ini tidak memiliki dewan pengupahan makanya tidak menaikan, tidak wajib mengusulkan UMK," katanya.

Kenaikan 8,03 persen ini sudah benar-benar dilakukannya kajian oleh pemerintah pusat melalui Menteri Tenaga Kerja. Maruli menyebutkan, sesuai dengan surat edaran Menaker RI, maka ketentuan menaikan tersebut, jadi siapapun yang melakukan penolakan tidak bisa diganggu gugat.

"Dasar UMP surat edaran Menaker RI nomor B.240/menaker/PHIJSK-Upah/X/2018 tentang penyampaian data inflasi 2,88 persen dan PDB nasional sebesar 5,15 persen. Jadi totalnya 8,03 persen," kata dia.

Pada UMK ini, seluruh kepala daerah yang berada di bawah jajaran Gubernur Sumatera Utara harus mengikuti ketentuan yang sudah diteken dengan menaikan 8,03 persen. Sambungnya, jika ada kepala daerah yang melakukan ataupun mengusulkan diluar dari 8,03 persen akan mendapatkan sanksi tegas. (Hsp)

Penulis:

Baca Juga