Unras PMII di Sinjai Ricuh, Apdesi Sebut Studi Banding Program Tertunda

Aksi unjuk rasa PMII Sinjai yang berakhir ricuh di Halaman Kantor Dinas PMD Sinjai, Sulawesi Selatan. /Ashari/AKURATNEWS

AKURATNEWS - Puluhan mahasiswa dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sinjai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Selasa (15/6/2021).

Mereka mendesak Kepala Dinas PMD Sinjai memperjelas tahapan Pilkades serentak 2021, dan alasan keikutsertaannya memboyong kepala desa dalam studi banding di pulau Jawa, yang diduga hanya menghabiskan anggaran desa disisa masa jabatan.

"Tidak ada alasan kades studi banding ke luar kota disisa masa jabatan, itu menghabiskan anggaran saja. Harusnya Kadis PMD fokus tahapan Pilkades yang sampai sekarang belum ada kejelasan, bukan malah ikut studi banding atau jalan-jalan," tegas Koordinator Lapangan (Koorlap), Muh Syahrul dalam orasinya.

Namun baru beberapa menit PMII menyampaikan aspirasinya, terjadi kericuhan antara peserta aksi dan oknum kades hingga peserta aksi membubarkan diri dan melanjutkan aksinya di Halaman Kantor Bupati, dan DPRD Sinjai.

Kepala Dinas PMD Sinjai, Hj. Andi Hariyani Rasyid yang dikonfirmasi AKURATNEWS menampik bahwa dirinya yang memboyong kepala desa melaksanakan studi banding di Ponggok, Klaten, Jawa Tengah.

"Studi banding itu merupakan program Apdesi. Kami sendiri hanya diundang secara tertulis untuk melakukan pendampingan kesana," ungkapnya.

Mantan Camat Sinjai Utara ini juga mengaku, pihaknya hanya mengetahui bahwa studi banding tersebut telah direncanakan Apdesi jauh tahun sebelumnya, namun karena alasan pandemi Covid-19, sehingga baru terlaksana tahun ini.

"Soal demo tadi, kami sudah sampaikan bahwa kalau ada orasi, ada semacam perwakilan masuk ke dalam. Tapi ternyata hanya sampai di luar," tutupnya.

Terpisah, Sekretaris Apdesi Sinjai, Abd Rajab menjelaskan bahwa sebenarnya studi banding yang dilaksanakan merupakan program kerja dua tahun sebelumnya, namun persoalan Covid-19, baru terlaksana tahun ini.

Sebelum dilaksanakan studi banding kata Rajab, juga telah dipertimbangkan dengan beberapa kades, termasuk dana yang tersedia tiap desa, dan sudah menghadapkan ke Bapak Bupati terkait rencana tersebut.

"Saat itu ada respon dari kabupaten. Akhirnya kami 28 kades ditambah 20 Ketua PKK yang bersedia berangkat. Sebenarnya studi banding ini bertujuan mempelajari terkait pariwisata, pengelolaan Bumdes, dan SDGsnya," jelasnya.

Lebih jauh Kades Talle, Kecamatan Sinjai Selatan ini membeberkan bahwa keinginan mempelajari pengelolaan pariwisata dan Bumdes di Ponggok karena penghasilan mencapai Rp16 milyar sebelum pandemi, dan Rp5 milyar lebih selama pandemi pertahunnya.
Selain itu, lanjut Rajab, keikutsertaan PKK juga bertujuan untuk mempelajari produk-produk keterampilan yang dihasilkan oleh pengelola Bumdes.

"Itu yang kami pelajari disana dan akan mengimplementasikan di Sinjai. Hanya sebatas itu, tidak ada niat dan tujuan lain, apalagi dikira memboroskan anggaran. Sebenarnya hasil studi banding ini akan kami diskusikan dan rencanakan jumpa pers, namun waktunya belum sempat karena didahului aksi demo mahasiswa," pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga