Opini

Untuk Penanganan Covid19 Haruskah Tunjangan Guru Dihentikan?

Akuratnews.com - Ikatan Guru Indonesia (IGI) memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun. Kemudian pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun. Totalnya mencapai Rp. 3,3 triliun. (Media Indonesia, 20/4/2020)

Tunjangan guru dihentikan untuk penanganan covid19 ini menegaskan semakin rendahnya keberpihakan pemerintah pada dunia Pendidikan. Ini juga membuktikan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap nasib para guru yang telah mencurahkan tenaganya dalam mendidik generasi. Padahal guru memiliki posisi yang sangat strategis dalam mencetak generasi.

Kualitas generasi yang akan datang sangat ditentukan oleh peran guru dalam mendidik mereka. Kalau pemerintah memperhatikan peran strategis ini, tentu pemerintah tidak akan abai dalam menyejahterakan para pencetak generasi ini. Tentu ini semakin membuktikan lemahnya sistem pendidikan sekuler yang tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi para guru.

Dalam sistem Islam pernah menoreh prestasi gemilang dalam pengelolaan sumberdaya manusia pendidik generasi. Sistem pendidikan Islam sangat memuliakan posisi guru. Kesejahteraan guru sangat diperhatikan. Sangat masyhur bagaimana pada masa Khalifah Umar bin Khattab, gaji pengajar adalah 15 dinar/bulan atau sekitar Rp 36.350.250 (1 dinar = 4,25 gram. Dan jika 1 gram = Rp 570.200).

Atau di zaman Shalahuddin al Ayyubi, gaji guru malah lebih besar lagi. Di dua madrasah yang didirikannya yaitu Madrasah Suyufiah dan Madrasah Shalahiyyah gaji guru berkisar antara 11 dinar sampai dengan 40 dinar! Artinya gaji guru bila di kurs dengan nilai saat ini adalah Rp 26.656.850 sampai Rp 96.934.000.

Wajar kalau para guru menjadi bersemangat dan fokus dalam mendidik generasi tanpa disibukkan mencari tambahan penghasilan di luar mengajar seperti para guru honorer saat ini. Pemberian gaji ini tak memandang status pegawai negeri atau bukan, bersertifikasi atau tidak. Semua yang berprofesi guru akan diberi hak yang sama.

Tak heran bila di masa Khilafah, lahir generasi cerdas dan mulia sebab didukung sistem politik ekonomi yang memberi jaminan kesejahteraan; sistem sosial yang membentuk manusia bertakwa, yakni guru saleh dan salihah serta sistem pendidikan yang menunjang segala kebutuhan dunia pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi seluruh warga negara bisa diwujudkan dengan cara menyediakan pendidikan gratis bagi rakyat. Negara seharusnya menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya.

Negara berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan. Para Sahabat telah sepakat mengenai kewajiban memberikan gaji kepada tenaga-tenaga pengajar yang bekerja di instansi pendidikan negara di seluruh strata pendidikan.

Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara diambil dari Baitul Mal. Terdapat 2 (dua) sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu: (1) pos fai’ dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara seperti ghanîmah, khumuûs (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharîbah (pajak); (2) pos kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Adapun pendapatan dari pos zakat tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat.

Biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan. Pertama: untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua: untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya.

Jika harta di Baitul Mal habis atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka Negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (qardh). Utang ini kemudian dilunasi oleh Negara dengan dana dari dharîbah (pajak) yang dipungut dari kaum Muslim. Hanya saja, penarikan pajak dilakukan secara selektif. Artinya, tidak semua orang dibebani untuk membayar pajak. Hanya pihak-pihak yang dirasa mampu dan berkecukupan saja yang akan dikenakan pajak.

Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup dibebaskan dari membayar pajak. Berbeda dengan negara kapitalis, pajak dikenakan dan dipungut secara tidak selektif. Bahkan orang-orang miskin pun harus membayar berbagai macam pajak atas pembelian suatu produk atau pemanfaatan jasa-jasa tertentu.

Menciptakan kesejahteraan bagi guru bukanlah hal mustahil bagi negara Khilafah. Pendidikan gratis di negara Khilafah bukan sesuatu yang utopis. Yang menjadi masalah pendidikan saat ini bukanlah potensi pembiayaannya yang tidak ada, tapi tata kelola negara yang salah.

Mahalnya biaya pendidikan bukan karena tidak ada sumber pembiayaan, melainkan karena sistem negara yang korup dan rusak. Oleh karenanya, sudah saatnya sistem negara ini ditata ulang dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam negara Khilafah. Wallahu a'lam bishshawab.

*Penulis adalah Muslimah Revowriter dan Member WCWH Majalengka

Penulis: Tawati

Baca Juga