Usulan Yasonna Mental, Istana Tegaskan Tak Pernah Bahas Revisi PP No 99/2012

Jakarta, Akuratnews.com - Terkait polemik yang menjadi hangat belakangan ini terkait wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 99/2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikapnya.

Dikatakan Kepala Negara, hingga kini pihaknya tidak memiliki wacana merevisi PP No 99/2012 tersebut.

"Saya ingin sampaikan bahwa mengenai napi (narapidana) koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99/2012 tidak ada revisi untuk ini," ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (6/4).

Kepala Negara memastikan, pembebasan bersyarat sejumlah narapidana tersebut yang telah disetujui minggu lalu hanya ditujukan bagi narapidana untuk tindak pidana umum.

"Tetapi tidak bebas begitu saja. Tentu saja ada syarat, kriteria, dan pengawasannya," imbuhnya.

Pembebasan secara bersyarat ini dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19), utamanya di lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada. Warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang perlu diakui melebihi kapasitas di sejumlah lapas yang ada tentunya sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19.

"Di negara-negara yang lain, saya melihat misalnya di Iran yang membebaskan 95 ribu napi, Brazil 34 ribu napi, negara-negara yang lainnya juga melakukan yang sama," kata Presiden.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menyebut soal revisi PP 99/2012 pembahasannya belum dilakukan.

"Itu baru usulan dan bisa saja Presiden tidak setuju," kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/4).

Indonesia Corruption Watch (ICW) sendiri mencatat, sejak 2015, Yasonna sudah empat kali menyatakan ingin merevisi PP No 99/2012 ini.

“Dalam catatan ICW, setidaknya di kurun waktu 2015-2019, Yasonna Laoly telah melontarkan keinginan merevisi PP 99/2012 sebanyak empat kali. Mulai dari 2015, 2016, 2017, dan di 2019 melalui revisi UU Pemasyarakatan,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz,, Minggu (5/4).

Menurutnya, Yasonna selalu membawa isu yang sama, yakni mempermudah pelaku korupsi ketika menjalani masa hukuman. Padahal PP 99/2012 diyakini banyak pihak sebagai aturan yang progresif untuk memaksimalkan pemberian efek jera bagi pelaku korupsi.

“Mulai dari penghapusan syarat justice collaborator hingga meniadakan rekomendasi penegak hukum terkait. Sehingga dapat disimpulkan sikap dari Menteri Hukum dan HAM selama ini tidak pernah berpihak pada aspek pemberantasan korupsi,” pungkas Donal.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi
Photographer:Setpres

Baca Juga