Opini

UU Ciptaker, Rakyat Sengsara, Alam Merana

Akuratnews.com - Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, pemerintah dan DPR lagi-lagi mengambil tindakan yang sangat tidak mencerminkan sebagai perwakilan rakyat, mereka tetap mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai hanya menguntungkan bagi segelintir golongan dan menyusahkan rakyat kecil pada sidang paripurna parlemen, Senin 5 Oktober 2020 kemarin. Pemerintah berharap pengesahan UU ini akan mendorong peningkatan investasi terutama dari pihak asing sehingga dapat mengatrol pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja lebih banyak di tengah pandemi sekarang ini.

Pasalnya, Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker disahkan dalam waktu yang relatif singkat. Dimulai dari pengajuan RUU pada Januari 2020 dikebut proses pembahasannya sehingga dapat disahkan di Oktober 2020 ini. Walaupun banyak isu yang beredar, pengesahan UU ini sengaja dipercepat agar mempermudah investor untuk segera menanamkan modalnya walaupun draft final UU ini belum selesai. Menurut banyak kalangan, UU yang telah disahkan ini mengandung beberapa pasal-pasal kontroversial yang isinya mengeksploitasi sumber daya negara, baik alam dan manusia yang diharapkan bisa mendongkrak investasi.

Kita bisa lihat di lingkup lingkungan hidup, secara garis besar UU Ciptaker menghapus, mengubah dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam segi perizinan pemerintah daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apa pun. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari lembaga uji kelayakan pemerintah pusat. Hal ini bertolak belakang dengan aturan sebelumnya yaitu dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Jika tidak ada rekomendasi amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit. Dengan kata lain, keberadaan amdal yang dilemahkan akan menjadi ancaman bagi kelestarian alam. Adapula pasal di dalam UU Omnibus Law yang menyatakan: Pemerintah pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau di pasal 36, yang menggantikan pasal sebelumnya di pasal 18 ayat 2 UU Kehutanan: Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Dalam lingkup ketenagakerjaan UU Ciptaker pun mempunyai banyak pasal kontroversi di antaranya: Pasal 59 ayat (4) menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja (kontrak kerja) diatur dengan Peraturan Pemerintah, Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Ada juga pasal yang mengatur terkait pengupahan kerja yaitu di Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.

Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Ciptaker tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Adalagi pasal-pasal yang merugikan bagi pihak pekerja dan menguntungkan bagi pihak pemberi kerja seperti pengurangan hari libur dalam sepekan, sanksi tidak bayar upah dihapus, hak memohon PHK dihapus.

Dengan adanya pengesahan UU Ciptaker ini jelas sudah rakyat kecil menjadi pihak yang dirugikan karena hanya berperan sebagai pekerja dengan upah yang murah dan pihak yang diuntungkan yaitu investor/pemilik usaha, pihak kapitalis lokal maupun asing yang berinvestasi akan mudah menjarah sumber daya alam dan mengeruk kekayaan bangsa ini demi keuntungan pribadi karena dipermudah dengan adanya UU ini. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa produk hukum buatan manusia bersifat zalim karena hanya mementingkan keuntungan sekelompok golongan tanpa peduli akan kemaslahatan umat dan alam sekitar. Maka, jelas sekali UU Ciptaker, sengsarakan manusia dan rusak semesta.

Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa Islam adalah satu-satunya solusi dari semua permasalahan. Dalam sistem Islam mengatur semua aspek di antaranya pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial bahkan sanksi yang tegas. Termasuk dalam penyelesaian masalah di atas, dalam Islam semua sumber daya alam dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat tidak dikelola oleh pihak swasta maupun asing. Semua bisa terwujud hanya dalam sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah.

Baca Juga