UU KPK Bukan Kitab Suci dan Bersifat Final

Jakarta, Akuratnews.com - Sejumlah aktivis kemahasiswaan menilai revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan.

Seperti dikatakan Ketua HMI UMJ Cabang Ciputat,  Rahmat Isco, revisi UU KPK itu bisa dilakukan karena UU juga bukan kitab suci yang tak bisa diutak utik lagi.

"Jika ada okmum maupun elit politik yang ingin melemahkan KPK, kita harus singkirkan itu. Saya sepakat revisi UU KPK karena kita bicara substansi untuk menyelamatkan KPK dari komprador-komprador negara yang ingin merampas demokrasi," ujar Isco saat beebicara di dialog Aliansi Millenial Pengamat Kebijakan Publik di Jakarta, Sabtu (28/9).

Dalam diskusi yang dihadiri aktivis kampus se-Jabodetabek seperti: Dema UIN, Gerakan Pemuda Indonesia, HMI dan PMII ini, Isco menilai revisi UU  untuk kebaikan KPK agar lebih kuat.

Hal senada juga disampaikan Wakil Presiden Mahasiswa UIN Jakarta, Riski Ari Wibowo. Menurutnya produk undang-undang tidak final.

"Produk hukum bukan produk yang final karena itu revisi UU KPK perlu untuk masa depan KPK," kata Riski.

Riski menjelaskan argumentasi dari urgensinya revisi UU KPK.

"Sebagai contoh, jika pegawai KPK menerima suap, pegawainya hanya dikeluarkan dari KPK. Sebaliknya di luar pegawai KPK pasti akan ditindak," ujar Riski yang juga aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Jakarta ini.

Sementara itu, aktivis PMII Universitas NU Indonesia (UNUSIA), Dwi Putri mengemukakan jika dirinya sepakat adanya upaya untuk memperbaiki dan memperkuat lembaga KPK.

"Tidak ada satu pun pasal yang menjatuhkan KPK dari revisi UU KPK termasuk adanya Dewan Pengawas. Penyadapan pun tetap tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun," kata Dwi.

Dwi menegaskan bahwa adanya Dewan Pengawas untuk menguatkan dalam hal pencegahan dan kode etik yang mengatur seluruh pegawai KPK.

Penulis: Rianz
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga