UU SDA Nomor 17 Tahun 2019 Telah Ditetapkan, PP Dinilai Mendesak Diterbitkan

Ilustrasi Air (pixabay)

Jakarta, Akuratnews.com - Sejak Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019 lalu disahkan, namun realisasi dalam pengejawantahan dari isi UU tersebut dinilai masih menggantung, siapa yang harus menjadi pengambil keputusan dan sektor apa yang harus ditetapkan. Peraturan yang hingga kini djnilai menggantung, dibuktikan dengan tidak adanya turunan Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat dijadikan rujukan teknis dalam pengambilan keputusan.

Dalam meeting zoom bersama Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Dr. Ir. Rudy Suhendar, M. Sc, dia menjelaskan, dari daga 2012 bahwa air tanah itu bukan hanya Indonesia saja yang menggunakan. India diurutan pertama, dilanjutkan dengan Cina dan Amerika. Indonesia masuk diurutan nomor sepuluh.

"Sumber air minum yang bergantung kepada air tanah itu masih tinggi, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan Sulawesi terus yang lainnya. Jadi bahwa, baik di Indonesia maupun secara global, air tanah itu masih menjadi andalan untuk kebutuhan hajat hidup manusia," ujarnya membuka paparannya, (19/5).

Rudy melanjutkan, inventarisasi air tanah bersifat dinamis yang perlu updating dilakukan setiap saat. Di mana yang sudah berkurang, mana yang sudah kritis, mana yang banyak, yang sedang kritis harus diapakan.

Untuk itu kenapa ada konservasi air tanah yang dikeluarkan terus, harus peningkatan pengembangan dan sebagainya. Kemudian pendayagunaan dari tanah sendiri, gunakan air tanah dan pengendalian serta risiko daya rusak air tanah," katanya.

Dari pasal-pasal yang ada di UU SDA Nomor 17 Tahun 2019, tentunya membutuhkan turunan-turunan peraturan sebagai petunjuk teknis dalam realisasi UU yang ada.

"Diantaranya bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu urusan biologi kolom 3, kolom 34 huruf D yang menjadi kebingungan dari teman-teman para pelaku, baik di pusat maupun di provinsi. Saat ini di UUdi pasal 77 memutuskan, dalam UU nomor 23, Tahun 2014, ini juga belum belum ada sampai sekarang turunannya. Pada pasal 8, saya kira belum ada turunannya mengenai pengaturan dalam peraturan pemerintah yang akan disusun mengenai neraca air tanah berbasis cekungan air tanah yang terkait dengan air tanah. Ditambah lagi di pasal 19, ya harus ada turunannya. Pengaturan mengenai BUMN yang menangani penggunaan air, lagi ada kriteria dan tata cara penetapan Wilayah Sungai," jelasnya.

Di UU baru, masih kata Rudy, ada kekosongan maka ada dua peraturan yaitu peraturan nomor 121 tentang pengusahaan sumber daya air dan peraturan sebenarnya. "Satu lagi mengenai SPAM, ditambah lagi peraturan yang terkait dengan perpajakan itu berdasarkan pasal 76, bahwa itu masih dinyatakan berlaku karena tidak bertentangan, sampai saat ini masih berlaku," imbuhnya.

Menjawab strategi apa yang akan dilakukan, terkait dengan realisasi Perturan Pemerintah yang dinilai urgen untuk segera diterbitkan, Rudy menjelaskan, UU merupakan payung hukum yang lebih luas. Sehingga kebutuhan akan memperinci peraturan tentunya, dengan menerbitkan PP yang dimaksud.

"Kalau kita berusaha mempersempit, memperinci, mendetil kan, ya diawali dari penyusunan RPP nya itu. Mungkin kita sudah tidak sulit membendung untuk penetapan-penetapan UU ini. Apapun alasannya, suka tidak suka ini sudah ditentukan. Kecuali nanti dibatalkan oleh MK, lain persoalannya. Tetapi kalau kita mensiasatinya, ada satu lagi lahan perjuangan kita adalah dalam kontribusi nanti di penyusunan PP nya. Kalau tidak berjuang diam saja, ya tidak dapat apa-apa. Kita bisa merinci nanti peraturan PP nya seperti apa, Perpres ya kemudian nanti di turunkan lagi keputusan Menteri nya seperti apa," paparnya.

Penulis:

Baca Juga