Mahkamah Agung Putuskan Tak Bersalah

Wabup Sarmi Segera Susun Langkah Hukum dan Lapor Ombudsman

Jakarta, Akuratnews.com - Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan Yosina Troce Insyaf, Wakil Bupati (Wabup) Sarmi, Papua tak bersalah menjadikan Yosina kembali berhak memangku jabatan yang terpaksa ditinggalkannya 11 bulan lalu akibat dinonaktifkan.

"Berdasarkan putusan MA, klien kami sudah dinyatakan bebas murni dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum. Dirjen Otda Kemendagri juga telah mengeluarkan surat keputusan yang sudah mengaktifkan kembali Yosina Troce Insyaf sebagai Wabup Sarmi dan menyatakan bahwa SK pemberhentian Wabup Sarmi itu tidak pernah dikeluakan oleh Dirjen OTDA," tegas kuasa hukum Yosina, Nurwadi Aco di Jakarta, Senin (3/2).

Nurwadi meminta Bupati Sarmi, Edward Fonataba tidak membuat provokasi yang meresahkan masyarakat Sarmi melalui jajaran Muspida setempat. Sebab, SK Kemendagri dan juga putusan MA ini sudah berkekuatan hukum tetap.

"Opini-opini yang diduga dibangun Bupati Sarmi dan seluruh Muspida itu meyakinkan kepada seluruh masyarakat," imbuh Nurwadi.

Yosina sendiri menegaskan, dirinya akan melakukan gugatan hukum dan melaporkan penonaktifannya ini pada Ombudsman.

"Kami sedang menyusun langkah hukum dan akan melaporkan kasus ini ke Ombudsman karena ada dugaan pemalsuan surat pada MA dan Kemendagri," tegas Yosina.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) sudah mengeluarkan SK pengaktifan kembali Wabup Sarmi karena sudah dinyatakan bebas dari perkara hukum oleh putusan kasasi MA.

Dalam surat bernomor 114/414/OTDA tertanggal 22 Januari 2020, Dirjen Otda memerintahkan Gubernur Papua segera mengaktifkan kembali Yosina sebagai Wabup Papua selambat-lambatnya tanggal 1 Februari 2020.

"Di surat itu juga Dirjen Otda tak pernah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara atau tetap kepada saya," ungkap Yosina.

Untuk diketahui, Wabup Sarmi Yosina Troce Insyaf dinonaktifkan secara sepihak dengan alasan sedang tersandung kasus hukum, padahal kasus tersebut belum berkekuatan hukum tetap saat itu.

Belakangan diketahui, SK penonaktifan juga bukan resmi dikeluarkan Kemendagri melalui Dirjen Otda. Hal itu diketahui setelah Yosina melakukan konfirmasi langsung ke Kemendagri di Jakarta.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga