Wahyu Setiawan Resmi Ditetapkan Tersangka oleh KPK

Ketua KPU Arief Budiman, Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Plt Jubir KPK Ali Fikri saat menunjukan barang bukti suap pada OTT dengan tersangka salah satu komisioner KPU di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jakarta, Kamis (9/1/2020). foto : Dany Krisnadhi/ANCphoto

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam penetapan anggota DPR. Usai melakukan gelar perkara dan pemeriksaan intensif pascaoperasi tangkap tangan (OTT) sejak Rabu (8/1/2020).

"Setelah melakukan pemeriksaan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, KPK menyimpulkan, adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan anggota DPR RI Terpilih tahun 2019-2024," ujar Wakil ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Status serupa turut disematkan kepada tiga orang lain. Orang kepercayaan Wahyu sekaligus bekas Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina; politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku; dan pihak swasta, Saeful.

Komisi antirasuah juga mengamankan uang dalam pecahan dolar Singapura. Jika dikonversikan, senilai Rp400 juta.

Lili mengaku, pihaknya menyesalkan dengan adanya praktik lancung ini. Dianggapnya sebagai "pengkhianatan terhadap proses demokrasi".

Kerja Sama

Pada kesempatan sama, Ketua KPU, Arief Budiman, menyatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan KPK. Guna memperlancar proses pengusutan kasus tersebut.

"Kami bersedia jika dimintai keterangan tambahan, data-data KPU. Kami bersedia bekerja sama dengan KPK," ucapnya.

Sebagai pihak penerima, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Harun dan Saeful selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Fajar

Baca Juga