Wali Kota Depok Diminta Tak Berdiam Diri Soal Siswa Miskin

Depok, Akuratnews.com- Sedikitnya ada sekitar 21 siswa miskin di Kota Depok, Jawa Barat tak bisa bersekolah di sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2019.

Angka tersebut belum mencakup jumlah seluruh siswa miskin yang tak bisa bersekolah negeri di Depok. Lantaran itu, Wali Kota Depok diminta tak hanya berdiam diri karena alasan bukan tanggung jawab pemerintah Kota Depok.

"Jumlah 21 siswa itu bukan jumlah keseluruhan di Depok. Mereka itu hanya yang mengadu pada kami saja. Kalau keseluruhan di Depok, jumlahnya pasti lebih banyak" kata Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan kepada akuratnews.com Selasa, petang,(2/7/2019).

Menurutnya, Wali Kota Depok tidak bisa berdiam diri, dengan alasan bukan tanggung jawabnya, padahal mereka adalah warga Depok yang butuh pendidikan.

“Kegagalan pemerintah kota depok, membangun gedung SMA, SMK yang tidak merata di setiap kecamatan di Kota Depok, sebagai contoh kecamatan Beji, tidak memiliki SMA, SMK,” ungkap Roy.

Lantaran itu, para orangtua siswa miskin bersama Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) berunjuk rasa di kantor Wali Kota Depok, Selasa, pagi.

"Ada sekitar 200 orang yang tadi ikut berunjuk rasa. Sebanyak 21 siswa miskin tidak bisa sekolah lantaran saat mendaftar ke sekolah yang tidak sesuai dengan zona yang sudah ditentukan dan akhirnya ditolak" jelas Roy.

Dari siswa miskin yang ditolak, lanjutnya, terdapat seorang anak yatim. Alasan ditolak katanya karena tidak sesuai zonasi. Padahal SMA dan SMK di Depok belum merata di setiap kecamatan.

Roy menilai, semua siswa miskin di Kota Depok harus mendapat haknya bersekolah di sekolah negeri tanpa dipersulit oleh sistim zonasi.

“Akomodir semua siswa miskin untuk masuk sekolah negeri, agar subsidi pendidikan dari pemerintah tepat sasaran,” katanya

Pihaknya mengaku akan lanjutkan aksi tersebut sampai ada kepastian. "Kita kasih waktu sampe sabtu ini", pukas Roy.

Penulis: Eko Ahdayanto
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga