Wankum Siap Kawal Kasus Penganiayaan Jurnalis Tempo Hingga Pengadilan

Logo Pokja Wankum PN Surabaya

Surabaya, Akuratnews.com - Penganiayaan oleh oknum aparat yang diterima oleh Nurhadi (33), Jurnalis media Tempo, mendapat kecaman dari banyak pihak.

Kali ini kecaman tersebut datang dari Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Hukum (Wankum) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Melalui sekertaris Wankum, Amri meminta agar kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja jurnalistik itu, jangan hanya berhenti dipelaporan di Polda Jatim.

"Kami harap kasus ini tidak hanya berhenti di Polda Jatim, dan berujung damai, tanpa ada kelanjutan, seperti kasus-kasus sebelumnya," pinta Amri, Minggu (28/3/21) malam.

Jurnalis Suara Hukum ini menegaskan, ia dan rekan-rekannya diwankum akan terus mengawal kasus yang menimpa rekan seprofesi mereka itu.

"Bagi para pihak-pihak yang terlibat dalam penganiayaan tersebut, kami tunggu di meja hijau. Akan kami kawal terus kasus ini sampai di pengadilan," tegasnya.

Amri menambakan, jika hanya berakhir dalam sebuah perdamaian, maka upaya penggembosan terhadap jurnalis akan terus terjadi.

"Kami bukan tidak ingin adanya perdamaian. Tapi kami berharap jika nantinya berujung damai, tapi proses hukum harus berjalan terus. Supaya hal seperti ini tidak terualang kembali," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Nurhadi, wartawan media Tempo menalami penganiayaan oleh oknum aparat, saat hendak hendak meminta statement konfirmasi kepada Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka karena diduga menerima suap.

Nurhadi didampingi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, KontraS Surabaya, LBH Lentera, LBH Pers dan LBH Surabaya, telah melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Mapolda Jawa Timur, dengan nomor laporan LP-B/176/III/RES.1.6/2021/UM/SPKT Polda Jatim. Dengan terlapor bernama Purwanto, yang diduga adalah anggota Polda Jatim.

Terlapor nanti dilaporkan dengan Pasal 170 dan atau Pasal 351 dan atau Pasal 335 KUHP, serta pasal 18 UU 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis:

Baca Juga