oleh

Wardaniman : Langkah Mendagri Tidak Berhentikan Ahok Dinilai Sudah Tepat

Jakarta, Akuratnews.com –  Praktisi Hukum Tata Negara, Wardaniman Larosa, mengatakan, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak boleh diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena secara konstitusional tidak melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Wardaniman menjelaskan, pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa “kepala daerah/wakil kepala diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD.

” Karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 ( Lima) tahun untuk tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana keamanan negara dan/atau tindak pidana lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 83 ayat (2) mengatur bahwa “kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan,” kata Warda dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu (19/2/17).

Wardaniman mengaku, jika mencermati kasus Ahok telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 156 KUHP yang ancaman hukumannya selama-lamanya 4 (empat) tahun penjara dan Pasal 156 huruf a KUHP ancaman hukuman selama-lamanya 5 tahun penjara.

” Bahwa penerapan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dengan Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 huruf a KUHP diatas telah menjadi perdebatan sengit dikalangan ahli hukum tata  negara dan juga telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,” jelasnya.

Sesungguhnya Pasal 156 huruf a KUHP ancaman hukumannya selama-lamanya/MAKSIMAL 5 tahun (0-5 tahun), sedangkan Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ancaman hukumannya paling singkat/MINIMAL 5 tahun keatas. Tenggang waktu ancaman hukuman masing-masing pasal diatas ini mirip tetapi tidak sama, sehingga harus dilihat filosofis hakekat pembentukan pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yakni memiliki tujuan untuk mencegah  terjadinya kekosongan kekuasaan kepala daerah yang tersandung kasus  hukum karena masa jabatannya selama 5 lima.

Menurutnya ,muncullah pertanyaan “Bagaimana jika  Basuki Tjahja Purnama terbukti bersalah dan divonis 5 Tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara?

Dia menilai, bahwa jawabannya adalah sangat tidak mungkin majelis hakim menjatuhkan vonis lima  tahun penjara karena ahok telah meminta maaf kepada umat muslim dan juga ahok masih  memiliki anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan sosok seorang ayah, sehingga alasan-alasan ini yang menjadikan Ahok meringankan,

” Sehingga saya yakin majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan menjatuhkan vonis dibawah 5 ( lima) tahun dan/atau bisa saja Ahok dijatuhkan putusan bebas karena tidak memenuhi unsur Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 huruf a KUHP,” ujarnya.

Oleh karena itu, kekhawatiran akan terjadinya  kekosongan Jabatan Gubernur DKI Jakarta aquo sebagaimana hakekat Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah sesuatu hal yang mustahil.

” Maka langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok adalah sudah tepat dan konstitusional karena tidak melanggar ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Namun kata dia, terkait rencana anggota DPR RI untuk melakukan hak angket terhadap Presiden Jokowi atas kasus ahok (ahok gate)   tidak dibenarkan secara hukum karena sudah sangat jelas dan terang penerapan Pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 hanya diperuntukkan untuk perkara yang ancaman hukumannya paling singkat atau minimal 5 (lima)  tahun. Sementara yang didakwakan oleh JPU paling lama atau maksimal 5 tahun.

” Oleh karena itu, saya meminta kepada oknum anggota DPR RI yang menggunakan hak angket tersebut untuk membaca kembali ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 diatas dan juga membaca ketentuan Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 huruf a KUHP,” tegasnya. (Agus)

Loading...

Komentar

News Feed