Timbulkan Polemik

Warga Apartemen Puri Kemayoran Berharap Pergub DKI Nomor 132 Ditinjau Ulang

Jakarta, Akuratnews.com - Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang rumah susun kembali memunculkan polemik, kali ini terkait Kepengurusan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) Puri Kemayoran yang notabenenya sudah bersih dari campur tangan Developer, sejumlah warga apartemen Puri Kemayoranpun berharap Pergub 132 ditinjau ulang.

"Semangat pergub 132/2018 ini kan agar para pemilik dan penghuni punya kedaulatan atas pengelolaan apartemen tapi ini kok pergub malah memicu konflik,  di apartemen Puri Kemayoran ini sebelum keluar pergub kehidupan penghuni cukup harmonis setelah aturan ini keluar terjadi perpecahan," ujar Rudi salah seorang warga Apartemen Puri Kemayoran pada media massa, Senin (8/9/2019).

Hal senada juga dikatakan Dahlul Bagindorartu selaku kuasa hukum P3SRS dia menyayangkan ketidak fahaman sekelompok kecil orang yang mengaanggap bahwa dengan keluarnya pergub otomatis kepegurusan yang dibentuk sesuai musyawarah warga berakhir

"P3SRS yang diketuai Faisal hanya terbentuk selang kurang dari tiga bulan sebelum pergub 132 diberlakukan dan itu sudah disampaikan ke pihak Dinas Perumahan DKI Jakarta. Membuat P3SRS inikan perlu waktu energi dan tentunya biaya yang tidak sedikit dan itu bersumber dari iuran warga kalo tiba-tiba dianggap tidak sah oleh sekelompok kecil warga ini bagaimana jadinya," keluh Dahlul.

Dia menjelaskan harusnya penyesuaian P3SRS bisa mengikuti aturan  pasal 37 Permen PUPR 23/2018 .

"Sejumlah warga Apartemen Puri Kemayoran khawatir ada sekelompok.kecil warga yang dulu pernah menjabat sebagai pengurus P3SRS periode 2015-2018 memakai pergub 132/2018 ini untuk berkuasa kembali.semenetara mereka sampai saat ini belum pernah melakukan pertanggung jawaban kepada warga selama kepengurusan periode tersebut," tutupnya

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Baca Juga