Warga Tampo Tuntut Pemkab Ganti Lurahnya, Camat Bela Bawahanya Semua Itu Tidak Benar

Camat Napabalano, Aris,S.Pd.I, M.Si dan Lampiran Pamflet Warga Tampo Tuntut Pemkab Muna Ganti Lurahnya
Camat Napabalano, Aris,S.Pd.I, M.Si dan Lampiran Pamflet Warga Tampo Tuntut Pemkab Muna Ganti Lurahnya

AKURATNEWS - Dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan jarang berkantor, puluhan Warga Kelurahan Tampo melalui pamflet dalam bentuk surat yang disebarkan dan telah ditandatanganinya, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna, mereka menuntut agar, Wa Ode Ope selaku Lurah Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Sultra, di copot dan diganti dari jabatannya sebagai Lurah.

Dalam suratnya Warga Kelurahan Tampo itu, yang ditembuskannya kepada Kepala Badan Inspektorat Muna, mereka meminta kepada Bupati Muna Cq Asisten I Pemkab Muna, segera mencopot dan mengganti Wa Ode Ope, karena adanya beberapa alasan lainnya yang juga dijadikan dasar tuntutan mereka.

Diantaranya, mereka menilai pelayanan yang dijalankan oleh Lurah Tampo tidak maksimal hingga kantor Lurah pun jarang terbuka. Bukan hanya itu, ada pula menyangkut persoalan penyaluran raskin, pemecatan tiga orang Khatib, pemindahan rekening kantor kerekening pribadi, serta pemotongan honor kepala RW dan lain lainnya.

Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Tampo, Samsu Said yang dikonfirmasih kepada wartawan mengaku jika dirinya sudah lama tak berkantor karena tidak sejalan dengan kebijakan Lurahnya. Hal itu diakuinya karena selama menjalankan tugasnya dilarang oleh Lurah untuk menggunakan hak kerjanya selama berada di kantor.

" Jika Lurah tak ada, ia tak boleh melayani masyarakat," Katanya, dengan meniru gaya bahasa Lurah Tampo Wa Ode Ope .

Ditambahkannya, bahwa selama menjalankan tugasnya pun dia tidak dilibatkan dalam urusan pemerintahan maupun bersama masyarakat.

“Ketika rapat pun saya tidak dilibatkan. Makanya saya merasa tidak enak. Hanya jadi penonton,” Ungkapnya.

Menanggapi tuntutan masyarakat Kelurahan Tampo itu, Camat Napabalano Aris, S.Pd.I, M.Si pun membela bawahannya.

Pasalnya, menurut Aris, selama ini Lurah Tampo telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar serta selalu berkoordinasi dengan kami pihak Pemerintah Kecamatan.

Dia mengatakan bahwa apa yang ditudingkan masyarakat Tampo kepada bahwahannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

" Tuntutan yang dilakukan oleh warga Tampo kepada Wa Ode Ope, selaku Lurah Tampo sesungguhnya adalah persoalan lama yang sudah terselesaikan, hanya kemudia baru diangkat lagi," tuturnya.

Dikatakannya lagi bahwa dari poin poin tuntutan warga itu juga, tidak ada yang benar. Karena semua persoalan itu sudah kami klarifikasi langsung pada Ibu Lurahnya, yang disertai dengan bukti buktinya.

" Seperti masalah pemecatan khatib itu tidak benar, karena tidak ada surat resmi pemecatan. Malah khatib khatib itu telah menerima honor mereka. Seperti juga masalah rekening, itu juga sudah ada penjelasan yang detaile dari Ibu Lurah, malah itu kami minta pengawasan langsung dari Mahasiswa diwilayah kami Napabalano. Begitu juga dengan persoalan privasi keluarga masyarakat, tidak mungkin kami yang memutuskan karena kami bukan pengadilan. Hanya saja dalam persoalan itu kami selalu libatkan tokoh masyarakat sehingga kami hanya bisa mengambil titik simpulnya," Tegasnya, seraya mengatakan tuntutan sebahagian warga Kelurahan Tampo itu, tidak ada yang benar.

Jika menurut masyarakat, lanjut Aris bahwa Lurah Tampo tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan jarang berkantor, itu juga tidak benar. Karena semua yang dilakukan Lurah Tampo masih dalam tahap kewajaran, apalagi mereka hanya berdua (Lurah dan Kasi Pemerintahan) dalam menjalankan roda pemerintahan di Kelurahan Tampo.

" Yang dilakukan Lurah Tampo itu hal yang wajar. Karena semua dilakukannya lebih banyak untuk masyarakat. Jika ada pesta dalam lingkungan masyarakat saat dibutuhkan, sudah pasti hadiri pesta itu. Apalagi kalau ada rapat di Raha, jelas dikantor tidak ada orangnya. Sementara Samsu Said jarang masuk kantor karena suka pergi mengobati orang," Ungkap Camat Napabalo pada Akuratnews.com baru baru ini.

Dengan hal itu, Camat Kecamatan Napabalano berharap agar persoalan persoalan seperti itu, masyarakat juga dapat selalu berkoordinasi dengan pihaknya. Sehingga tidak ada yang saling merugikan, baik itu masyarakat maupun pemerintah.

" Jika ada hal hal yang perlu dirumuskan atau ada persoalan yang urgen, kami siap menerima keluhan masyarakat. Tapi tidak seperti persoalan privasi rumah tangga, karena itu bukan wewenang kami. Kami hanya sebatas menjembatani dan menerima titik simpul serta mengkomunikasikan dengan tokoh masyarakat dan adat. Tapi untuk memutuskan itu kewenangan yang lain. Olehnya itu kami mengharapkan masyarakat dapat selalu berkoordinasi dengan kami pemerintahan Kecamatan. Karena koordinasi itu penting. Namnya kan komunikasi antara rakyat dan pemerintah, untuk bisa sama sama mendapatkan solusi yang baik," Tandasnya.***

Penulis: Zainal Arifin

Baca Juga