Wewenang Pusat, Presiden Larang Daerah Ambil Keputusan Lockdown

Jakarta, Akuratnews.com - Terkait kebijakan  besar dalam penanganan penyebaran virus Corona, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kepala daerah agar mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat terlebih dahulu.

"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan Corona harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat," ujar Jokowi dalam keterangan pers-nya di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (16/3).

Hal ini dikatakanya guna memudahkan komunikasi dalam penanganan virus Corona serta efektif menyelesaikan masalah, dan tidak semakin memperburuk keadaan

"Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas," ucapnya.

Salah satu kebijakan besar itu yang Jokowi terkait kebijakan Lockdown. Menurut Kepala Negara, kebijakan Lockdown suatu wilayah merupakan keputusan pemerintah pusat.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah. Sampai saat ini tidak ada kita (pemerintah pusat) berpikiran ke arah kebijakan Lockdown," tegas Jokowi.

Ia juga meminta transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Dengan catatan, meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans. Dan yang penting mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi, sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya," ucap Jokowi.

Untuk menghindari kesimpang-siuran informasi yang disampaikan kepada publik, presiden minta agar Satgas menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat.

"Terakhir, saya mengajak untuk cuci tangan yang bersih, tetap belajar, tetap bekerja, dan tetap beribadah," pungkas Jokowi.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga