Antisipasi Lonjakan Kasus Impor Covid-19

Resmi! WNA Dilarang Masuk dan Transit di Indonesia

Jakarta, Akuratnews.com - Pandemi virus Corona (Covid-19) terus meluas dan telah menjangkiti 202 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan baru berupa banyaknya kasus dari luar negeri.

Seperti diketahui, dalam satu minggu terakhir, episentrum Covid-19 beralih dari sebelumnya di China, kini berada di Amerika Serikat dan Eropa.

"China, Korea Selatan dan Singapura saat ini banyak menghadapi imported cases yang dibawa dari luar negeri," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas yang digelar secara telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3).

Oleh sebab itu, selain mengendalikan arus mobilitas antar wilayah di dalam negeri seperti arus mudik, Presiden juga menyerukan agar mobilitas antar negara yang berisiko membawa kasus impor juga dikendalikan.

Arus kembalinya Warga Negara Indonesia (WNI) dari beberapa negara seperti Malaysia misalnya, perlu untuk dicermati karena menyangkut jumlah WNI yang tidak sedikit.

"Saya menerima laporan dalam beberapa hari ini, setiap hari ada kurang lebih tiga ribu pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Selain pekerja migran di Malaysia kita juga harus mengantisipasi kepulangan dari para kru kapal, pekerja ABK yang ada di kapal, perkiraan kita ada kurang lebih 10 ribu sampai 11 ribu ABK. Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk men-screening mereka," paparnya.

Di samping itu, pergeseran episentrum Covid-19 ke Amerika Serikat dan Eropa juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas warga negara asing ke wilayah Indonesia.

"Terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di Tanah Air," tegasnya.

Untuk itu, Kepala Negara kembali menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat baik di bandara, di pelabuhan, dan di pos lintas batas. Bagi mereka yang tidak ada gejala, bisa dipulangkan ke daerah masing-masing dengan status sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

"Jadi setelah sampai di daerah betul-betul kita harus menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh disiplin. Kemudian yang lain juga yang berkaitan dengan program bantuan sosial yang perlu kita berikan," imbuhnya.

Sedangkan bagi mereka yang memiliki gejala, harus dilakukan proses isolasi di rumah sakit yang telah disiapkan pemerintah, misalnya di Pulau Galang. Presiden pun meminta kebijakan terkait perlintasan warga negara asing (WNA) di Indonesia dievaluasi secara berkala.

"Mengenai perlintasan warga negara asing, saya minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA di Indonesia ini dievaluasi secara reguler, secara berkala untuk mengantisipasi pergerakan Covid-19 dari berbagai negara yang ada di dunia," tandasnya.

Menyikapi hal ini, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) langsung menerbitkan larangan bagi Orang Asing (WNA) untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia.

Larangan ini dimuat dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai upaya guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Indonesia.

Menkumham, Yasonna H Laoly mengatakan, larangan ini berlaku untuk seluruh Orang Asing dengan enam pengecualian, yakni:

1. Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap.
2. Orang Asing Pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas.
3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas.
4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Hal ini didasari oleh alasan kemanusiaan (humanitarian purpose).
5. Awak alat angkut baik laut, udara maupun darat. 6. Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek-proyek Strategis Nasional.

Orang asing yang dikecualikan tersebut tentunya harus memenuhi persyaratan:

1. Adanya surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara.
2. Telah berada empat belas hari di wilayah/negara yang bebas Covid-19.
3. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Permenkumham ini juga mengatur regulasi bagi Orang Asing yang berada di Indonesia dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan dan Visa on Arrival) yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
2. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
3. Dengan diberlakukannya Permenkumham ini, maka Permenkumham Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini akan diberlakukan mulai 2 April 2020, pukul 00.00 WIB sampai dengan masa pandemic Covid-19 berakhir yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga