YLBHI: Buzzer Jadi Ancaman Besar Demokrasi

Asfinawati, Ketua YLBHI. (foto istimewa)

Jakarta, Akuratnews.com - Maraknya isu buzzer yang dikelola pemerintah memicu polemik di tengah masyarakat. Buzzer bentukan ini terungkap setelah penelitian yang dilakukan Universitas Oxford membuktikan bahwa buzzer bayaran benar ada.

Menurut studi Oxford, Pengerahan buzzer oleh pemerintah Indonesia itu diulas dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation.

Dalam laporan itu dibeberkan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah/partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.

Selain itu ditemukan juga bahwa di Indonesia, pemerintah dan partai-partai politik memanfaatkan pihak swasta atau kontraktor serta politikus untuk menyebarkan propaganda serta pesan-pesannya di media sosial. Sementara alat yang digunakan adalah akun-akun palsu yang dioperasikan oleh orang-orang dan oleh bot.

Merespon hal itu Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai dengan munculnya buzzer-buzzer bayaran itu, ada ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia terancam karena ulah buzzer yang terus menutupi fakta.

Menurut YLBHI, menutupi fakta adalah tindakan paling berbahaya yang dilakukan Buzzer.

"Kalau kita mau mempertahankan iklim demokrasi, maka fakta harus diterima, bukan dimentahkan oleh buzzer bayaran," kata Ketua YLBHI Asfinawati di kawasan Jakarta Pusat, lansir situs nasional, Sabtu, 5 Oktober 2019.

Asfinawati mengatakan penelitian Universitas Oxford membuktikan bahwa buzzer bayaran benar ada. "Buzzer yaitu orang yang dibayar untuk mengungkapkan hal tertentu dan pemerintah mengakui mereka punya buzzer," kata Asfin.

Ia mengatakan dalam iklim yang demokratis, pemerintah harusnya tidak perlu khawatir dengan kebenaran yang ada.

Ketika orang yang mengkritik dikriminalisasi dan ada buzzer yang bertugas menutupi kenyataan tersebut, menurut Asfin hal itu pertanda demokrasi di Indonesia sedang menurun.

"Kalau diteruskan lama-lama kita tidak punya demokrasi lagi," kata dia.

Diberitakan, Para buzzer di Indonesia, menurut penelitian Universitas Oxford, dikontrak oleh pemerintah atau partai politik tidak secara permanen. Mereka lazimnya dibayar di kisaran harga Rp 1 juta sampai Rp 50 juta.

Di Indonesia para buzzer ini bergerak di tiga media sosial utama, Facebook, Twitter, Instagram, serta di aplikasi pesan WhatsApp. Para buzzer belum banyak bergerak di Youtube.

Para peneliti dalam laporan ini secara umum menemukan bahwa manipulasi opini publik memanfaatkan media sosial dilakukan oleh 70 negara di seluruh dunia pada 2019, naik dari hanya 48 negara pada 2018 dan 28 negara pada 2017.

"Penggunaan propaganda komputasional untuk membentuk perilaku publik via media sosial sudah menjadi umum, sudah bukan lagi aksi dari segelintir aktor jahat," tulis para peneliti dalam laporan itu.

China, menurut penelitian itu, adalah negara yang paling aktif dalam propaganda di media sosial. Tidak hanya mempengaruhi publik di dalam negeri, propaganda China juga sudah menyasar khalayak global. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga