RDP BAZNAS Dengan Komisi VII DPR

Zakat Nasional Naik 46 Persen di Masa Pandemi Corona

Jakarta, Akuratnews.com - Pengelolaan zakat nasional dilaporkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (15/7).

Hadir dalam RDP tersebut, Ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo, Wakil Ketua BAZNAS, Zainulbahar Noor, anggota serta jajaran Direksi BAZNAS.

Bambang Sudibyo mengatakan, laporan pengelolaan zakat kepada DPR ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS menjalankan peran sebagai pengelola zakat nasional yang akuntabel.

“BAZNAS meningkatkan layanan zakat kepada muzaki dan mustahik melalui pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui laporan resmi kepada Presiden dan DPR,” katanya.

Di depan pimpinan dan para anggota Komisi VII DPR, Bambang menjelaskan, sejak Januari hingga Juni 2020, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia di bawah koordinasi BAZNAS, telah melaksanakan perannya dalam melayani muzaki dan mustahik melalui program-program unggulannya.

Pengumpulan zakat nasional pada 2020 ditargetkan sebesar Rp12,48 triliun atau naik dari tahun lalu sebesar Rp10,22 triliun.

Dan di masa pandemi Covid-19, di awal tahun 2020 ini, BAZNAS dan LAZ di 31 provinsi telah menyalurkan Rp296,07 miliar bagi masyarakat terdampak Covid-19 agar mendapat manfaat zakat melalui program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi.

Di BAZNAS Pusat sendiri, pengumpulan ZIS sejak Januari hingga Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 46 persen dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun lalu meskipun masyarakat sedang terdampak Covid-19.

“Kenaikan tersebut dikarenakan kesiapan BAZNAS dalam mengantisipasi pengumpulan melalui digital,” papar Bambang.

Di sisi pendistribusian dan pendayagunaan di era Covid-19 mengalami kenaikan sebesar 129,82 persen dari sisi jumlah dana tersalurkan, dan 87,42 persen dari sisi jumlah mustahik dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun lalu.

Anggaran APBN sebesar Rp8 miliar digunakan untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp724.690.000, sehingga total nett anggaran APBN adalah Rp7.275.310.000. Realisasi APBN digunakan untuk kebutuhan rutin operasional sebesar 35,2 persen atau Rp2.563.895.551 selama Januari-Juni 2020.

“Penyerapan anggaran APBN belum optimal disebabkan kebijakan Bekerja Dari Rumah (BDR) yang mengakibatkan pengurangan biaya operasional termasuk tidak adanya biaya perjalanan dinas,” imbuh Bambang.

Komisi VIII DPR sendiri mengapresiasi realisasi pengumpulan zakat BAZNAS Pusat Januari-Juni 2020 sebesar Rp.240.399.699.031 yang melampaui target periode yang sama Januari-Juni 2019 yaitu Rp156.832.177.465 atau tumbuh 53,28 persen.

Selanjutnya, Komisi VIII DPR meminta BAZNAS memaksimalkan target pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah pada akhir tahun 2020.

RDP bersama Komisi VIII DPR ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI (F-PG), Ace Hasan Sadzily dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Laksamana Madya (Purn) Moekhlas Sidik (F-Gerindra) dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus (F-PDIP) serta anggota Komisi VIII DPR lintas fraksi.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga