Zonasi Sekolah Timbulkan Kebingungan, Juknis dan Permen Dinilai Kurang Sinkron

Jakarta, Akuratnews.com - Dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk 'Di Balik Kebijakan Zonasi' di Ruang Serba Guna, Kemkominfo, Jakarta, Senin (1/7/2019), terungkap bahwa Petunjuk teknis PPD tidak sesuai dengan ketentuan dari Permendikbud. Hal itu menyebabkan kebingungan karena adanya perbedaan juknis.

Sebagaimana disampaikan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang, saat ini masih didapati sejumlah juknis yang berbeda dengan garis besar yang ditentukan oleh aturan yang memayungi pelaksanaan sistem zonasi PPDB 2019.

“Jadi sejatinya, pemda jangan tergesa-gesa melakukan modifikasi atas petunjuk teknis pelaksanaan PPDB berdasakan sistem zonasi. Kalau ada hal yang tidak bisa diterapkan oleh daerah, harus dilakuan kajian terlebih dulu. Yang juga masalah kalau ketidaktaatan terhadap permendikbud bertolak dari alasannya inovasi,” Jelas Chatarina.

Hasil evaluasi lain, menurut Chatarina, adalah penetapan zonasi tanpa memperhitungkan daya tampung sekolah dengan jumlah anak yang lulus dari jenjang sebelumnya.

“Seharusnya, menjadi kewajiban daerah untuk melakukan pemetaan. Itu jugalah yang menyebabkan keluhan masyarakat terkait jarak yang tidak sesuai. Karena memang data tentang jumlah siswa yang harus ditampung itulah yang harus disiapkan pemda,” tambahnya.

Lebih lanjut Chatarina menambahkan, hal ini terjadi karena masih tingginya mindset favoritisme di masyarakat," jelasnya lagi.

Sementara itu ditempat yang sama narasumber lain yaitu Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Su'adi mengapresiasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi secara penuh.

"Sistem yang diberlakukan berdasarkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018  tersebut sangat positif. Yakni, bertujuan memberikan pemerataan akses pendidikan," ujar Su'adi

Masih dikesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaefudian berpendapat bahwa kekisruhan yang terjadi saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus diselesaikan dengan cara tegas oleh pemerintah.

"Jika ingin zonasi ini berjalan baik dan berlangsung terus perlu ada langkah-langkah yang tegas dari pemerintah. Langkah tegas bisa menyangkut masyarakat, pejabat dan aparat tidak pandang bulu," jelas Hetifah Sjaifudian.

Pendapat Para Guru

Menanggapi penerapan zonasi yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2019 ini, akuratnews.com berhasil mewawancarai beberapa guru yang terlibat langsung dilapangan. Salah satunya adalah Budi Yuwono. Beliau merupakan guru dari SMP Negri 2 Muntilan, Kab, Magelang, Jawa tengah.

Dalam kesempatan terpisah Budi Yuwono berpendapat agar siswa yang memiliki nilai tinggi secara akademis dan memiliki prestasi non akademis agar diberikan kemudahan untuk memilih sekolah.

" Untuk masalah Zonasi ini saya ada sedikit  usul, terutama bagi siswa yang berprestasi seperti misalnya  perolehan nilai yang tinggi,  penerima sertifikat, piagam dan penghargaan non akademis,  agar diberi  kemudahan  memilih sekolah sesuai yang diinginkan," jelas Budi.

Lebih jauh Budi juga menambahkan usulannya; "Jangan mudah melempar wacana zonasi guru, krn di lapangan sudah gerah, sebab ada daerah yang tidak punya guru asli. Dengan zonasi ini di Muntilan ada lima dari 15 desa yang tidak terjangkau sekolah Negeri, karena sekolah Negeri sudah dipenuhi siswa sekitar. Ini merupakan salah satu contoh ketidak adilan",  jelas Budi lebih lanjut.

Dalam kesempatan terpisah, Muhammad Munif seorang guru dari Aceh juga turut berpendapat, sistem zonasi akan memperluas dan mengharuskan ketersediaan standar mutu pendidikan yang sama antara sekolah yang dengan yang lain. Sehingga ketersediaan sarana dan prasarana  harus terpenuhi disetiap lembaga pendidikan.

"Sanggupkah pemerintah untuk memenuhi SMP itu?", ujar Munif penuh tanya.

Sistem zonasi memang baru pertama dilakukan, kekurang dan kelebihannya tentu ada. Maka sepatutnya diperlukan semacam kajian lebih mendalam dari berbagai kasus yang muncul. yang dirasa kurang pas atau kurang bagus bisa saja diperbaiki atau dihapus.

Namun jika ada hal yang dirasa bagus dampaknya mungkin bisa dipertahankan atau ditambah, agar dunia pendidikan di Indonesia menjadi lebih bagus dan bermutu.

Penulis: Irish
Editor: editor
Photographer: irish

Baca Juga