Bos Perusahaan Asal Korut Diduga Kerap Pukulin Karyawan di Bogor

Bogor, Akuratnews.com - Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Bos perusahaan asal Korea Utara (Korut) terhadap Karyawan perempuan asal Cianjur berbuntut panjang. Karyawan yang bernama Neng Linda Fitriani melaporkan sang Bos ke Polisi.

Parahnya, menurut Linda, tindakan pemukulan yang dilakukan si Bos, bukan sekali ini saja, melainkan sudah sering dilakukan, terhadap dirinya maupun terhadap karyawan lainnya.

Diketahui, Linda bekerja di sebuah pabrik pembuatan Paper Bag atau Tas dari bahan kertas di Gunung Putri, Bogor Jawa Barat. Linda diduga kerap mendapat perlakuan kasar berupa pemukulan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan, seorang Warga Negara asing asal Korut.

"Korban (Linda) mengaku telah menerima penyiksaan baik dalam bentuk verbal maupun tindakan berupa pemukulan terhadap korban yang menyebabkan korban harus menderita luka-luka di wajah dan trauma atas kejadian yang dialaminya." terang Tim Kuasa Hukum Linda dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Imam Rusmana SH, Yohanes Mahatma Pambudianto SH dan Yusuf Munandar SH dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (8/11/2019).

Menurut Tim Kuasa Hukum, Linda menyampaikan bahwa dugaan pemukulan terjadi pada Kamis 31 Oktober 2019 yang dilakukan di kantor Pelaku (Bos asal Korut), dipicu karena korban menyampaikan laporan atas hasil audit perseroan kepada pelaku. Kemudian korban meminta agar pelaku dapat melakukan pembayaran atas pekerjaan audit yang telah selesai dilakukan. Namun, pelaku beralasan hasil audit tidak seperti yang diinginkan, maka pelaku berkeberatan untuk membayar tagihan tersebut dan melampiaskan kekecewaan kepada korban dengan melakukan (dugaan) pemukulan terhadap korban sebagaimana yang terlihat di dalam rekaman CCTV.

Korban yang sudah bekerja selama lima belas tahun sebagai HRD di perusahaan tersebut mengaku, tindakan yang dilakukan oleh pelaku bukanlah untuk pertama kalinya melainkan sudah tindakan yang terjadi berulang-ulang baik kepada korban maupun kepada karyawan lain yang bekerja disana.

Atas tindakan pelaku yang sudah kesekian kalinya tersebut, maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi Sektor Gunung Putri pada hari yang sama sesuai dengan tanggal kejadian.

"Atas kejadian yang dialami oleh korban, maka untuk menjaga dan melindungi haknya sebagai warga negara maka korban kemudian memberikan kuasa kepada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila, Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Imam Rusmana SH, Yohanes Mahatma Pambudianto SH dan Yusuf Munandar SH.

Menurut Tim Kuasa Hukum, berdasarkan keterangan korban, dugaan penyiksaan yang dilakukan Bos asal Korut itu, bukan yang pertama dilakukan oleh pelaku melainkan sudah tindakan yang kesekian kalinya dialami oleh korban, dan bahkan ternyata pada faktanya bukan hanya korban saja yang mengalami hal tersebut melainkan karyawan-karyawan lainpun ternyata pernah mendapatkan perlakuan yang sama seperti korban, namun semua tidak berani melapor ke polisi, atau diduga telah selesai melalui jalur perdamaian.

Menurut Tim Kuasa Hukum korban pernah melaporkan pelaku atas kejadian yang sama di kantor Polisi Resort Bogor Kabupaten pada tanggal 23 Agustus 2018, namun sangat disayangkan bahwa laporan itu, menurut Tim Kuasa Hukum, tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib.

"Atas hal itu maka kuasa hukum akan mengambil langkah upaya hukum dengan menanyakan kembali kejelasan laporan tersebut dikarenakan korban belum pernah melakukan pencabutan surat laporan itu," terangnya.

"Sebenarnya perbuatan pelaku sudah secara jelas dapat dikatakan melanggar Pasal 351 KUHP dan oleh karenanya pelaku sudah patut dinyatakan sebagai tersangka, terlebih hal ini terjadi berulang kali khususnya terhadap korban." terang Imam Rusmana, Ketua BPPH Pemuda Pancasila, Bogor.

Menurut Imam, mengenai status pelaku sebagai Warga Negara Asing bukanlah sebagai hambatan atau penghalang yang bersangkutan memiliki hak khusus atau hak istimewa di negara ini, karena sudah secara jelas Pasal 2 KUHP telah menyatakan ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindakan pidana di Indonesia, yang berarti termasuk didalamnya warga negara asing.

Sementara, Anggota Tim Kuasa Hukum, Yohanes Mahatma menambahkan bahwa tindakan yang dilakuan secara berulang oleh pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar kiranya hal itu dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga tidak terjadi lagi dikemudian hari menimpa pekerja lain yang bekerja disana, dan tidak menutup kemungkinan perlu didalami kembali mengenai aspek hukum perseroan terbatas atas kepemilikan saham para pemegang saham dan pengurus perseroan yang keduanya adalah pasangan suami istri berkewarganegaraan asing, termasuk didalamnya kembali perlu dikaji dalam aspek hubungan industrialnya.

Yusuf Munandar menambahkan, bahwa atas kejadian ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya tindakan penutupan pabrik serta pelaporan kepada imigrasi agar dapat melakukan pemulangan kepada pelaku ke negara asalnya, namun atas hal tersebut agar pemerintah maupun pihak terkait lainnya dapat tetap menjaga hak para karyawan mendapatkan perlindungan hukum sebagai warga negara maupun sebagai buruh perusahaan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Tim Kuasa hukum meminta dan mempercayakan kepada seluruh pihak terkait agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, Tim menegaskan, akan terus mengawal perkara ini sampai dengan korban yang telah melapor maupun korban lain yang akan melapor tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. (*)

Penulis:

Baca Juga