BPI KPN PA RI Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat

Bandung, Akuratnews.com - Pentingnya peran masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi berbagai kasus korupsi diberbagai daerah diseluruh Indonesia menjadikan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Atau BPI KPN PA RI Provinsi Jawa Barat, ingin membekali masyarakat dan para anggotanya dengan sebuah workshop. Bertema "Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" digelar di Hotel Sultan Raja Soreang, Bandung Jawa Barat, Kamis dan Jum'at (27-28/7/17).

Workshop yang dihadiri wakil dari Keberadaan BPI KPNPA RI yang ada di 22 Provinsi, akan di gilir acara di 22 provinsi yang datang dari berbagai elemen masyarakat, para anggota BPI sampai perangkat negara seperti Irwasum Polri, Komisi III DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat dan KPK. Dalam acara yang digelar kemarin hingga hari ini, pagi diisi dengan pembukaan dan acara pembekalan dan workshop yang dihadiri para anggotanya sekitar 1000 orang. Acara sukses dan lancar dengan ditutup upacara bersama.

Ketua umun BPI, DRS. TB Rahmad Sukendar, SH, MH mengatakan, acara workshhop kali ini menyasar di Bandung Jawa Barat setelah sebelumnya di kota-kota besar lainnya secara bergilir adalah untuk memberikan pembekalan kepada para anggota dan masyarakat setempat agar mau dan bisa aktif dalam pemberantasan berbagai kasus khususnya kasus korupsi yang terjadi di banyak daerah.

"Worshop ini memang akan digelar secara bergilir di 22 propinsi sesuai cabang BPI dan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat dan para anggota agar bekerja sesuai fungsinya dan tidak teriming-imingi bahkah tersuap bahkan kena tindak pidana korupsi," ujar Rahmad Sukendar.

Lebih lanjut,di tegaskan Rahmad badan peneliti independent (BPI KPN PA RI),menerima laporan masyarakat dengan adanya Kasus kasus yang masuk ke BPI KPNPA RI antara lain Laporan dari.Masyarakat Mentawai yaitu dugaan menggunakan Ijazah Palsu Bupati Kepulauan Mentawai , Kasus Mega Korupsi di Indonesia Power Kementrian ESDM , kasus dugaan Korupsi di BNPB Sumbar , Kasus Dugaan Korupsi di Mentawai Fest, kasus dugaan Korupsi Di Perusda Sampang Madura , kasus Penyerobotan Lahan Tanah di Buaran Viktor Serpong Tangsel dan Kasus Korupsi di Universitas Udayana Bali.

"Bahwa laporan tersebut sekarang di Tangani Tipikor, Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi," Tandas Rahmad.

Kegiatan lain nya yang sedang di tangani oleh Lembaga Badan Peneliti Independent, tambah Rahmad, workshop juga sebagai pelatihan dari KPK dan institusi lainnya yang sebelumnya telah dilakukan di Sulawesi Tengah, Bengkulu, Jakarta dan Jawa- Barat. "Ini langkah yang nyata yang ingin agar anggota menjaga nama baik untuk dirinya sendiri dan BPI, jangan terjerumus kepada tindakan korupsi, bekerja secara optimal baik di organisasi dan profesinya dan itu semua karena kami ingin sebagai garda terdepan. Dan saya berharap setelah workshop ini bisa dijalankan dengan praktek dilapangan sesuai koridor hukum yang berlaku," harap Rahmad.

Sementara itu ketua umun Parfi, ketua KFT dan ketua harian BPI, Febryan Aditya menambahkan, worshop sangat berguna bagi para anggota dan masyarakat yang berprofesi apa saja termasuk para artis sampai pelaku perfilman. Dan tambah, Febryan, workshop setelah di Jawa Barat akan digelar Jawa Timur yang nantinya juga akan melibatkan para artis dan Parfi. "Saya sebagai ketua harian disini adalah motor penggerak organisasi agar BPI bergerak ke masyarakat juga didukung oleh para artis dan masyarakat dimanapun berada," kata Febryan.

Workshop digelar juga melihat Definisi korupsi secara gamblang yang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Permasalahan korupsi itu sendiri ranahnya sudah tidak aneh lagi di telinga kita dan biasanya berkaitan dengan tindakan para pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal terkait penyalahgunakan kewenangan dari aturan yang berlaku.

Mencermati dan menyikapi maraknya korupsi di negeri tercinta ini, tentunya butuh kepedulian dari beberapa pihak, baik masyarakat ataupun lembaga lain untuk saling memantau, mengawasi, mengkritisi ataupun memberikan saran ke para Penyelenggara Negara terkait, guna mengantisipasi terjadinya hal buruk yang akan terjadi. (Poetra)

Penulis:

Baca Juga