MPI DPP KNPI Sebut Tak Perlu Aksi People Power

Jakarta, Akuratnews.com - Sekretaris Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI, Berto Izaak Doko menanggapi akan adanya gerakan aksi people power. Menurut Berto, people power tidak perlu dilakukan jika hanya berdasarkan dugaan kecurangan Pemilu 2019.

Menurut dia, jika ada dugaan kecurangan pada pesta demokrasi nasional yang berlangsung pada 17 April 2019 silam, itu harus diselesaikan lewat mekanisme hukum.

"Jadi menurut saya people power itu tidak perlu lah. Jangan ada provokasi. Rakyat kita ingin tenang, nyaman dan damai," ujar Berto.

Hal tersebut disampaikan Berto kepada wartawan disela-sela Buka Puasa Bersama Ramadhan di Rumah Jabatan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jl. Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5/2019).

Berto menambahkan, people power memang tidak masalah karena ada undang-undang yang mengatur kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat. Tapi, yang menjadi masalah ketika gerakan aksi people power itu mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.

"Kita kan tidak tahu apakah people power yang dimaksud itu aksi damai atau aksi bagaimana," tandas dia.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Eksektif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab. Menurutnya, pihak yang merasa dirugikan dalam Pemilu tidak perlu mengancam akan melakukan aksi people power. Dugaan kecurangan sebaikanya diselesaikan lewat mekanisme hukum.

"Bukan dengan upaya-upaya provokasi masyarakat untuk melakukan people power seperti yang disarankan oleh Amien Rais," katanya.

Selain itu, Syamsuddin juga menyoroti tidak berwibawanya hukum akhir-akhir ini. Hal itu, kata Syamsuddin, terlihat dari mudahnya aparat penegak hukum menjerat sejumlah tokoh dengan pasal makar.

"Pasal 107 tentang makar bukan untuk diobral. Desember 2016 lalu juga beberapa tokoh dituduh makar. Kasusnya menguap. Hukum akhirnya tak berwibawa," tandas Syamsuddin yang juga Ketua PBHI Pusat ini.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Baca Juga