Pantas Jadi Ketua, La Nyala Diyakini Mampu Mendobrak Peran DPD RI

Aldwin Rahadian

Pasca namanya lolos sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jawa Timur (Jatim), La Nyala Mahmud Mattaliti banyak disebut sejumlah pihak, pantas menduduki kursi Ketua DPD RI periode 2019-2024.

Jakarta, Akuratnews.com - Sejumlah nama kandidat kuat Ketua DPD RI 2019-2024 mengemuka. Salah satunya adalah mantan Ketua PSSI sekaligus Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, La Nyalla.

Praktisi Hukum Aldwin Rahadian mengungkapkan, untuk kepemimpinan Ketua DPD RI mendatang, dibutuhkan orang-orang yang punya pengalaman dan keberanian mendobrak peran DPD RI yang dinilainya belum maksimal.

Aldwin Rahadian pun punya satu kandidat kuat Ketua DPD RI mendatang yang sesuai keinginan dan karakteristik yang ditentukannya itu, yaitu La Nyala.

Menurutnya, DPD RI sampai saat ini memang masih mendapatkan sejumlah rintangan dari segelintir pihak untuk melakukan kewenangannya dalam hal legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Sebab itu dibutuhkan orang sekelas La Nyala yang mampu mendobrak kondisi tersebut.

"Saya melihat ada sebuah kekuatan besar yang terus menghalangi upaya DPD agar kewenangannya dalam hal legislasi, pengawasan, dan anggaran diperkuat. Tembok penghalang ini harus berani didobrak. Makanya ke depan perlu sosok Ketua DPD yang punya pengalaman dan keberanian. Saya melihat sosok itu ada di La Nyalla Mattalitti,” ujar Aldiwn, di Jakarta (16/8).

Menurut Aldwin, yang juga menjabat sebagai Vice President DPP Kongres Advokat Indonesia, mekanisme kerja di parlemen yang didominasi partai politik lewat anggotanya di DPR perlu check and balances.

DPD RI yang merupakan ‘kaki tangan’ rakyat di daerah oleh lembaga yang tepat sebagai penyimbang kekuatan DPR di parlemen.

Di negara lain yang menganut sistem bikameral, DPD (senat) diberi kewenangan yang besar untuk mengimbangi peran dan posisi DPR agar kemampuan parlemen menyerap asprasi rakyat, membuat undang-undang (UU), dan mengawasi kerja pemerintah semakin optimal.

Saat ini, kewenangan DPD RI belum mencerminkan lembaga ini mempunyai fungsi legislasi yang utuh.

Karena selain terbatas kepada RUU yang hanya terkait daerah, DPD tidak punya hak menolak atau menyetujui sebuah RUU menjadi UU walaupun RUU tersebut terkait langsung dengan kepentingan daerah.

Belum lagi jika bicara soal kewenangan DPD RI dalam soal pengawasan dan anggaran yang sama sekali tidak sepadan dengan harapan besar rakyat terhadap lembaga ini.

Lima tahun ke depan, lanjut Aldwin, agenda DPD RI sangat berat. Jika tidak ingin terus menerus menjadi ‘anak tiri’ di parlemen, DPD RI harus mampu membangkitkan kesadaran rakyat bahwa perbaiki kinerja parlemen hanya bisa terjadi jika ada check and balances antara DPR dan DPD oleh karena itu kewenangan harus setara.

Kondisi ini bisa terwujud jika pasal-pasal dalam konstitusi yang membonsai peran DPD RI bisa direvisi.

“Makanya DPD ke depan harus digerakkan oleh pimimpin yang memahami persoalan dan mempunyai jalan keluar menyelesaikannya. Pengalaman, keberanian serta kemampuan La Nyala membangun komunikasi ke semua kekuatan politik saya rasa mampu memecahkan kebekuan sistem parlemen kita yang selama ini memang timpang,” tukas Aldwin.

Seperti diketahui, sudah tiga periode ini usia Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di lembaga perwakilan rakyat. Namun, tujuan awal didirikannya lembaga ini yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan tidak kunjung tercapai.

Hingga kini konstitusi masih menepikan peran DPD RI di parlemen. Konsekuensinya kinerja parlemen yang kewenangan besarnya ada di tangan DPR tidak kunjung memuaskan baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun penganggaran.

"Belum lagi, persepsi publik yang masih menganggap parlemen belum sepenuhnya menjadi saluran aspirasi yang efektif." tutup Aldwin.

Penulis: Alamsyah
Editor:Atta
Photographer:Istimewa

Baca Juga