Alasan Pandemi, Polisi Bungkam Aksi Buruh

"Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk tegas dalam mengambil kebijakan dan keputusan," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

"Apabila korban Covid-19 dan pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020 ini masih terus meningkat, maka perlu dipertimbangkan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pihaknya tidak bisa memutuskan penundaan pilkada secara sepihak.

Berdasarkan kesepakatan terakhir antara KPU, pemerintah dan DPR, kata Raka, diputuskan bahwa Pilkada 2020 akan tetap dilanjutkan.

"Ketika belum ada perubahan tentang ketentuan di dalam Perppu tadi yang saya sampaikan, kemudian mencermati juga hasil RDP (rapat dengar pendapat) di Komisi II terakhir, saya kira itu (Pilkada) tetap dilangsungkan," ucap Raka.

Saat ini, tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki masa kampanye. Sejumlah pihak pun telah mengingatkan pasangan calon agar mematuhi protokol kesehatan selama pilkada.

Kapolri juga telah mengeluarkan maklumat, di mana salah satu poinnya mewajibkan penyelenggara, peserta, dan pihak terkait menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.

Namun, pada kenyataannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan selama 10 hari masa kampanye.

"Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (6/10/2020).

Terhadap dugaan tersebut, dilakukan pembubaran terhadap 48 kegiatan. Selain itu, Bawaslu juga melayangkan 70 surat peringatan tertulis kepada pelanggar.

Adapun, masa kampanye Pilkada 2020 berlangsung selama 71 hari, selama 26 September-5 Desember 2020. Sementara, pemungutan suara rencananya digelar pada 9 Desember mendatang.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Redaksi

Baca Juga