Alasan Teknis, Paripurna UU SDA Diundur Minggu Depan

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono, saat menjawab pertanyaan awak media.

Jakarta, Akuratnews.com – Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang sejatinya akan diparipurnakan pada Selasa, 3 September 2019 terpaksa harus diundur dengan alasan ada beberapa kesalahan teknis yang perlu diperbaiki. RUU SDA yang pada awalnya akan diparipurnakan pada pukul 10.00 WIB, sebelum paripurna tentang Pekerja Sosial, harus diundur setelah agenda paripurna Pekerja Sosial. Bahkan dari pantauan redaksi akuratnews.com di lokasi, yang pada awalnya hard copy RUU SDA telah diserahkan kepada pihak panitia paripurna, terpaksa harus ditarik kembali.

Pasca beberapa saat mengkuti sidang paripurna Pekerja Sosial, Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, pembatalan pengesahan RUU SDA pada sidang paripurna dinilai karena ada beberapa kesalahan teknis yang perlu diperbaiki. Bukan lagi persoalan substansial yang menjadi pembahasan.

“Masuk persiapan teknis, saya pikir hanya sekedar kurang-kurang sedikit yang perlu disempurnakan, seperti soal penulisan dan sebagainya. Jadi saya kira tidak ada substansi yang akan dirubah lagi. Untuk Pasal 33 terkait dengan penambahan poin sudah tidak jadi masalah. Begitu juga untuk pasal yang selama ini menjadi krusial di pasal 51 sudah clear, tidak akan ada penambahan lagi,” ujar Bambang, menjawab pertanyaan, di Gedung DPR, (3/9).

Bambang mengatakan, konservasi alam perlu dilakukan dalam setiap penggunaan air. Karena menurutnya konservasi itu menjaga yang air yang berada di hulu, tidak terganggu tetapi boleh digunakan masyarakat penduduk asli dengan catatan tidak boleh diperjual belikan. Bahkan pihaknya mempersilahkan kepada organisasi masyarakat yang ingin melakukan diskusi, mengingat paripurna RUU SDA masih diundur satu minggu ke depan.

“Walhi masih memakai undang-undang yang lama bukan yang baru. Untuk UU yang baru perubahannya banyak. Kalau Walhi ingin ketemu sama kita, kita menyediakan waktu untuk bisa diskusi dan sebagainya,” imbuhnya.

Terkait dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar, air  sebagai kebutuhan pokok masyarakat dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Air tidak boleh diperjual belikan di Indonesia karena curah hujan di Indonesia masuk dalam urutan ke lima sampai Sembilan.

“Di Amarika saja yang masuk curah hujannya diurutan ke empat puluh, mereka gratis kenapa di Indonesia tidak. Untuk itu untuk menetralisir jika harus bayar, paling tidak dengan harga yang murah. Untuk itu pengelolaannya di jaga oleh pemerintah. Dalam arti pemerintahlah yang mengusahakan sumber daya air,” katanya.

Untuk pengunduran siding paripurna, Bambang menegaskan, memang seharusnya diparipurnakan hari ini (Selasa, 3/9-red). Tetapi tetap next akan diparipurnakan di paripurna mendatang.

“Kami harapkan ini bisa melindungi sumber daya air yang ada di wilayah kita. Jangan sampai rusak karena penggunakan atau dikomersilkan terlalu banyak. Akhirnya Sumber Daya airnya berkurang cukup banyak. Dan memang mereka diharapkan berkecimpiung di air ikut membantu di dalam proses konservasi, mereka juga ikut partisipasi. Ini semua sudah clear tidak masalah. Untuk masyarakat juga sudah diakomodir dengan catatan tidak boleh diperjual belikan. Untuk pasal-pasal semuanya sudah clear,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-6 masa sidang I Tahun 2019-2020 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Utut Adianto, menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air.

Sebagai pemimpin sidang Utut menyampaikan, masih perlu persiapan teknis terkait pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang SDA.

“Kami mohon persetujuan dewan, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang SDA dapat kita agendakan kembali dalam rapat paripurna terdekat,” ujarnya ketika memimpin rapat, yang akhirnya disetujui para anggota dewan.

Penulis:

Baca Juga