FGD BSSN

Antisipasi Serangan Siber Nasional, BSSN Susun Kebijakan Manajemen Krisis

FGB BSSN. (foto Maria Machdalena/Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dipimpin Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinca Siburian, Senin pagi (26/8/2019) di Hotel Aston, TB simatupang, Jakarta, menggelar Forum Group discussion (FGD) untuk menyusun manajemen krisis sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN, yang diharapkan Hinca dapat menghasilkan Naskah yang unggul dan komprehensif.

"FGD kebijakan Manajemen Krisis Siber dapat nenghasilkan Naskah Akademik tentang Krisis Siber dan Konsep Rancangan Peraturan BSSN tentang Manajemen Krisis Siber yang unggul dan komprehensif yang dapat menjadi tonggak kekuatan BSSN dalam mengawal kedaulatan siber kelas dunia sebagai Visi Siber Nasional Indonesia," harap Hinca.

Menurut dia, seluruh aspek kehidupan manusia kini terhubung, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta ketergantungan masyarakat dan negara terhadap teknologi semakin tinggi sehingga harus dijaga keberlangsungan operasionalnya.

Terlebih, ancaman dan serangan siber terhadap dunia makin meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu yang tahapnya berkembang sampai kemampuan melumpuhkan sebagian atau seluruh siber nasional karena sifatnya mengancam jiwa manusia, kestabilan ekonomi, bahkan kedaulatan negara.

Oleh karena itu Sekretaris Utama (Sestama) BSSN, Syahrul Mubarak, mengatakan manajemen krisis dibuat BSSN untuk mengambil keputusan cepat dan serentak terkait potensi ancaman keamanan siber.

"Membangun pusat manajemen krisis siber belum terlaksana dan akan kami wujudkan secara terintegrasi pada pembangunan National Security Operation Center (NSOC) pada anggaran 2019," ungkap Syahrul.

Menurut dia, manajemen krisis dinilai sangat penting untuk megantisipasi gangguan yang terjadi, seperti yang belum lama terjadi dengan adanya gangguan sistem check in di terminal tiga Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang.

Syahrul menyebut kejadian itu membuat kegelisahan dan ketidakpastian penumpang. "Respons secara lokal memang cepat, namun pengambilan keputusan belum memungkinkan dilakukan secara cepat dan serentak," sebut Syahrul.

Sementara itu terkait penyusunan Manajemen Krisis, BSSN mempercayakan penyusunannya kepada Guru Besar Ilmu Komputer ABFI Perbanas, Prof. Richardus Eko Indrajit, dimana timnya juga diisi oleh ahli IT, Marsudi Wahyu Kisworo.

Menurut Richardus yang merupakan Pakar Tekhnologi yang mengenyam Pendidikan di Dalam Negeri maupun berbagai macam Luar Negeri seperti Harvard University, University of the City of Manyla, Maastricht School of Management, Leicester University, dan London School of Public Relations, kondisi krisis ditetapkan ketika ada kondisi yang merugikan kemaslahatan warga negara Indonesia yang disebabkan serangan siber.

Status krisis tidak dapat ditetapkan bila hanya segelintir masyarakat saja yang terdampak. "Ketika Indonesia mengalami kondisi krisis tidak ada yang menentukan kita, selain negara kita, merasakan senasib sepenanggungan," tuturnya.

Oleh karena itu Tim ahli akan menghasilkan dua produk dokumen strategis, naskah akademik dan konsep rancangan peraturan BSSN tentang manajemen krisis siber atau peraturan badan.

Adapun Tim penyusun regulasi manajemen krisis siber nasional diisi:

1. Prof. Richardus Eko Indrajit
2. Prof. Marsudi W Kisworo
3. Prof. Dr. Eko Budiharjo
4. Dr. Harya Widiaputra
5. Dr. Charles Lim
6. Dr. Bisyton Wahyudi
7. Muhammad Salahudien
8. Gildas Deograt
9. Dr. Heru Purnomo Ipung
10. IGN Mantra.

Maria Machdalen

Penulis: Maria Machdalena
Editor: Hugeng Widodo

Baca Juga