Gonjang-ganjing Revisi UU KPK

Awas! Jangan Ada Sempalan Parpol di Dewan Pengawas KPK

Jakarta, Akuratnews.com - Wacana Revisi UU  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan bukan untuk upaya pelemahan bagi komisi anti rasuah ini.

"Membunuh atau melemahkan KPK sama saja membunuh dan melemahkan Indonesia," ujar ahli Hukum Pidana yang juga politisi PDIP, Kapitra Ampera usai diskusi bertajuk 'Perlukah Lembaga Pengawasan Untuk KPK' di Jakarta, Rabu (11/9).

Ia menilai revisi UU KPK juga merupakan bentuk evaluasi kinerja. Dimana di dalamnya terdapat usulan adanya Dewan Pengawas yang kedepannya akan memperkuat.

"Dewan Pengawas itu untuk memperkuat, untuk menjaga independensi KPK. Kehadirannya memang sudah penting," ujarnya.

Sedangkan Wasekjen DPP PPP Bidang Hukum, Ade Irfan Pulungan melihat, keberadaan Dewan Pengawas KPK harus diisi dengan orang-,orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan jauh dari kepentingan politik.

"Jangan ada sempalan dari parpol. Kalau bisa dari akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama," ujar Ade.

Soal jumlah Dewan Pengawas, ia mengusulkan jumlah ideal adalah sembilan orang orang.

Ade juga meminta semua pihak tak perlu curiga dengan rencana revisi UU KPK. Revisi ini dilakukan agar fungsi-fungsi pemberantasan korupsi semakin sempurna.

Sementara, pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda, mempertanyakan efektifitas Dewan Pengawas KPK. Hal ini terkait dengan fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh orang-orang berintegritas, berkarakter dan hidupnya tidak lagi melihat hal yang sifatnya duniawi.

"Saya melihat bahwa maksud dari Dewan Pengawas yang di usulkan DPR, bahwa KPK selama ini tidak terkontrol, sehingga seolah-olah KPK bertindak sewenang-wenang," ujar Prof Juanda.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga