Balada Iuran BPJS: Diputuskan Turun kok Tetap Naik?

Akuratnews.com - Alkisah di suaru negeri ada seorang pemimpin dan rakyat yang hidup di suatu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Bayangan kemakmuran yang tergambar dalam benak setiap orang yang datang berkunjung ke negeri tersebut akan membuat para tamu mancanegara berdecak kagum akan negeri dan penduduk kotanya, terlihat hidup dengan kecukupan dan bahagia. Namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan gambaran orang lain. Penduduk negeri itu banyak yang terpuruk karena himpitan ekonomi akibat sistem kapitalis yang diterapkannya. Sistem tersebut merongrong sendi-sendi kehidupan mereka. Sistem itu pula yang membuat para penguasa lebih memilih menjadi pembebek tuannya. Sehingga tuannya itulah yang menikmati kekayaan negeri.

Negeri dongeng di atas sungguh tak jauh kondisi kehidupannya dengan Indonesia saat ini. Akibat sistem pemerintahan kapitalis yang digunakan membuat segala sesuatu dilihat dari bentuk modal. Tidak hanya ekonomi, bahkan kekuasaan pun dipandang dari untung dan rugi pemegang modal terbesar. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri jika ingin bertahan hidup. Tak ada pengurusan umat di dalamnya.

Salah satunya dalam hal kesehatan. Pelayanan kesehatan seharusnya menjadi kebutuhan umum pokok masyarakat yang ditanggung oleh negara. Karena indikator kemakmuran suatu negara terlihat dari kesehatan penduduknya, sehingga meningkatkan produktivitas dan aktifitas masyarakat dalam memenuhi kewajibannya pada individu, masyarakat dan negaranya.

Hari ini layanan kesehatan BPJS diharapkan menjadi tumpuan kesehatan rakyat dengan fasilitas yang diberikan oleh negara. Tetapi BPJS kesehatan memiliki banyak keterbatasan layanan karean premi yang cukup bervariasi. Adanya persaingan harga premi dan fasilitas kesehatan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam membayar. Sungguh miris melihat kondisi jaminan kesehatan rakyat ditengah-tengah sistem kapitalis yang diadopsi dari dunia barat.

Bahkan sebelumnya kebijaan terbaru saat itu iuran BPJS naik hingga 100 persen membuat masyarakat kecewa hingga banyak elemen masyarakat yang bersuara menolak kebijakan tersebut. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan persidangan administrasi negara, MA (Mahkamah Agung) memutuskan menolak keputusan pemerintah menaikkan iursn BPJS. Hingga eksekusi menurunkan iuran premi tersebut sangat dinanti oleh masyarakat.

Sudah lebih dari sebulan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak turun-turun. Bila kita mengecek tagihan di ATM, kantor pos, ritel, maupun dompet digital, nilai yang terpampang tetap sama: Rp160 ribu untuk kelas I, Rp110 ribu untuk kelas II, dan Rp42ribu untuk kelas III. Angka-angka iuran ini sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres 75/2019, Hingga saat ini belum ada kepastian kapan iuran bisa kembali menjadi Rp80 ribu untuk kelas I, Rp55 ribu untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III. BPJS Kesehatan juga tak menampik fakta tarif iuran tak kunjung turun. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan mereka belum menyesuaikan tarif karena belum terbitnya perpres baru untuk menggantikan Perpres 75/2019. Iqbal menyatakan sebenarnya BPJS Kesehatan siap menjalankan putusan MA. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 mengisyaratkan perlu aturan baru dalam kurun waktu 90 hari. Kurun waktu itu terhitung usai salinan keputusan diumumkan resmi. BPJS Kesehatan, katanya, juga telah bersurat kepada pemerintah khususnya sekretaris negara terkait hal ini. (Tirto.id, 6/4/2020).

Bagi rakyat kondisi tarik ulur ini seakan menjadi tanda tidak adanya koordinasi yang baik diantara lembaga pengurus rakyat. Jadi siapakah yang harus dipegang kepercayaannya? Bagaimana rakyat yang sedang meratapi kesulitan ekonomi di masa pandemi menjadi semakin tercekik akibat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Lihatlah ketika Islam hadir ditengah-tengah umat, Dengan institusi negaranya Daulah Islam Khilafah, dengan pemimpinnya sang khalifah benar-benar serius ketika meri'ayah (mengurus) rakyatnya. Kebutuhan pokok berupa jaminan kesehatan, keamanan, pendidikan, dan sandang pangan papannya nemjadi tanggungan dan perhatian negara pada rakyat.

Dalam Islam, kebutuhan atas pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat. Jadilah pengobatan itu sendiri merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik. Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma sebagai bagian dari pengurusan negara atas rakyatnya. Ini sesuai dengan sabda Rasul saw:

"Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus" (HR al-Bukhari).

Salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma. Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad saw. pun menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi saw. mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).

Saat menjadi khalifah, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR al-Hakim).
Masih ada nas-nas lainnya yang menunjukkan bahwa negara menyediakan pelayanan kesehatan secara penuh dan cuma-cuma untuk rakyatnya.

Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya.

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki empat sifat. Pertama, universal, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon.

Sejatinya hanya Islam yang mampu membawa masyarakat pada jalan kemakmuran. Hukum syariat ditegakkan maka siapapaun yang ada di dalam naungannya hidup penuh dengan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab.

(Revowriter Bogor)

Baca Juga