Bamsoet: Sidang Tahunan MPR RI Miliki Arti yang Penting

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pengantar dalam rangka sidang tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pengantar dalam rangka sidang tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Sidang Tahunan MPR bukanlah agenda seremonial belaka, namun memiliki arti yang sangat penting.

"Sidang Tahunan MPR menempati kedudukan yang tinggi sebagai konvensi ketatanegaraan yang melengkapi kaidah konstitusional dalam praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara," kata Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR saat membuka Sidang Tahunan MPR 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Menurut dia, Sidang Tahunan MPR memiliki arti yang sangat penting bagi lembaga lembaga negara, menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, membangun komunikasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional masing-masing lembaga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Di sisi yang lain, Sidang Tahunan MPR juga menjadi wahana menumbuhkan demokrasi yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan tugas lembaga- lembaga negara sesuai amanat konstitusi.

"Juga niscaya menjadi ruang untuk melakukan evaluasi dan refleksi bagi masyarakat atas pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, implementasi prinsip 'checks and balances', guna mewujudkan mekanisme kontrol dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia," katanya.

"Oleh karena itu, konvensi ketatanegaraan yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib MPR, bukanlah agenda seremonial belaka," katanya.

Akan tetapi, kata dia, agenda penting ketatanegaraan yang syarat dengan esensi demokrasi berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

Penulis: Redaksi

Baca Juga