Bupati Sidoarjo: Demi Kepentingan Masyarakat, Aset-Aset Negara Harus Dikembalikan

Bupati Saiful Ilah (baris kedua no. 3 dari kanan) saat mengikuti "Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara" yang digelar di Kantor Kejati Jatim, Surabaya.

Sidoarjo, Akuratnews.com - Aset - aset negara seyogyanya dikembalikan pada negara untuk dimanfaatkan kepentingan masyarakat.

Penegasan itu dikemukakan Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah seusai mengikuti kegiatan bertajuk "Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara" yang dipimpin Gubernur Jatim,  Khofifah Indar Parawansa bersama Kajati Sunarta dan Ka ATR/BPN Kanwil Jatim, Heri Santoso, serta diikuti seluruh Walikota/Bupati, Kejari dan Kepala ATR/BPN Kota/Kabupaten se-Jatim, digelar di Kantor Kejati, Jl. A. Yani, Surabaya, Kamis (18/7/2019).

"Apabila ada pihak lain yang menguasai aset negara, harus rela mengembalikannya kalau diminta negara. Tidak seperti belakangan terakhir ini, ada oknum yang terkadang sulit, bila diminta untuk mengembalikan aset negara yang digunakannya, "ujar Bupati Saiful Ilah.

Maka itu, sambungnya, dia mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan deklarasi penyelamatan aset negara tersebut.

"Saya akan menindaklanjuti kegiatan deklarasi itu dan segera melakukan koordinasi dengan Kajari dan Kepala ATR/BPN Sidoarjo. Terutama, melaporkan aset - aset negara yang berpotensi hilang atau lepas, agar cepat kembali dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, "tandas Abah Ipul, sapaan akrab Bupati Saiful Ilah ini.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Sidoarjo,  Hery Suhartono yang ikut mendampingi Bupati Saiful Ilah, menjelaskan, di Sidoarjo sudah terbentuk tim pengamanan aset yang diinisiasi Kejari setempat.

"Dalam tim pengamanan aset itu, selain pihak Pemkab dan Kejari, juga melibatkan aparat kepolisian. Diharapkan, tim ini bisa menyelesaikan permasalahan aset di Sidoarjo. Tim sudah terbentuk, tunggu eksyennya, "katanya.

Diungkapkan Hery, ada sejumlah aset negara yang rawan hilang atau lepas. Semisal, aset daerah yang dikelola secara kerja sama dengan pihak lain. Lalu, aset - aset yang tidak didukung data yang lengkap, sehingga rawan diambilalih pihak lain.

"Karenanya, sebagai langkah pengamanan, dengan didukung tim tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo melakukan inventarisasi aset setiap satu tahun dan lima tahun sekali sensus aset. Tujuannya, untuk mengetahui, mana aset - aset bermasalah atau yang perlu diselamatkan? "ucapnya.

Penulis: Wachid Yulianto

Baca Juga