Dana Haji Akan Diinvestasikan di Arab Saudi

Haji
Haji

Surabaya, Akuratnews - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menyampaikan dana yang dikelola BPKH tahun ini mencapai Rp110 triliun. Pada tahun 2019, Anggito menyebut akan ada peningkatan sebesar Rp11 triliun.

Anggito menyampaikan dalam keterangan pers terkait Sosialisasi BPKH dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (14/12). Lebih jauh dijelaskan bahwa dari dana yang ada, BPKH memperoleh nilai manfaat sebesar Rp 6 triliun. Sedangkan tahun depan, target nilai manfaat menjadi Rp 7 triliun.

Perincian investasi dana kelolaan haji tahun ini, yaitu 50% di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan 50% lain di surat berharga negara (SBN), surat berharga syariah negara (SBSN), dan surat berharga korporasi.

Anggito menambahkan bahwa sebanyak 20 % dana haji akan diinvestasikan di Arab Saudi, mengingat ada 15-20 % alokasi dana kelolaan untuk investasi langsung. Investasi yang direncanakan direncanakan mulai dari pendirian hotel, catering, hingga ke sektor penerbangan. Investasinya bisa bersifat long term," tambahnya.

Rencana tersebut akan direalisasikan dengan menggandeng beberapa BUMN dan perusahaan Arab Saudi. BUMN yang saat ini sudah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan BPKH diantaranya PT Pertamina (Persero) dan Garuda Indonesia. Sedang dalam penjajakan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Terkait usulan Menteri Agama, Lukman Hakim bahwa setoran haji menggunakan kurs dolar (USD) mulai 2019 mendatang, menurut Anggito beberapa waktu lalu menyatakan bahwa hal ini jika diterapkan akan lebih sulit dari sisi administrasi.

Sebelumnya, Lukman menilai bahwa pemerintah selalu mengeluarkan anggaran cukup besar untuk membayar selisih kurs dolar pada pelaksanaan haji tahun sebelumnya.
Pun demikian, pihaknya akan tetap mendukung kebijakan Menteri Agama, ujarnya di auditorium Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/12). Menurut Anggito, jika ini diberlakukan tak akan memberatkan jemaah calon haji. Hanya saja nilai setoran haji bisa berubah setiap saat karena nilainya menyesuaikan dengan nilai tukar dolar.

Kebijakan ini, pernah diberlakukan pada 2012 saat dia masih menjabat sebagai Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama. Konsekuensinya ialah saat pelunasan BPIH, harus menunggu nilai kurs dolar dari Bank Indonesia terlebih dulu.

"Konsekuensinya pada waktu pelunasan itu menunggu kurs dari BI dulu berapa baru dihitung berapa (total pelunasan). Jadi memang agak ribet dari sisi administrasi tapi itu lebih bagus bagi kementerian dan BPKH," jelasnya. (LH)

Penulis:

Baca Juga