Polemik Arang Mangrove di Aceh Timur dan Tamiang

Hutan Mangrove Makin Hancur, Pengurus Koperasi Minta Pemerintah Tinjau Ulang KPH

Kawasan Hutan Mangrove yang hancur di Aceh Timur dan Tamiang. (foto dok. Akuratnews.com).

Aceh Timur, Akuratnews.com - Kerusakaan hutan mangrove adalah salah satu faktor pendukung terjadinya abrasi dan erosi di daerah kawasan pesisir, juga rusaknya ekosistem sumber daya alam yang bergantungan terhadap hutan mangrove. Demikian yang terjadi pada hutan mangrove di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang kian memprihatinkan.

Kerusakan hutan mangrove disebabkan beberapa faktor, seperti alih fungsi menjadi kebun sawit, pertambakan dan perambahan hutan magrove yang dijadikan bahan baku pembuatan arang. Di Kabupaten Aceh Timur saja terdapat ratusan dapur arang.

Bisa dibayangkan satu dapur arang, rata-rata menghasilkan 2 ton hasil pembakaran arang, jika dikalikan dengan dapur arang yang ada, maka akan menghasilkan arang ratusan ton, itu baru Kabupaten Aceh Timur, belum lagi kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Ramadhan, salah seorang pengurus koperasi yang memiliki izin untuk usaha hutan kemasyarakatan dan pengolahan kayu bakau menjadi bahan baku arang dan memiliki areal 6.250 hektare (HA), menjelaskan kepada Akuratnews.com, semenjak Dinas Kehutanan yang ada di tingkat dua, salah satunya kabupaten Aceh Timur ditarik ke Provinsi sehingga menjadi kesatuan pengelolaan hutan (KPH), sejak itu, pengawasan kelestarian baik hutan magrove maupun hutan yang lainnya menjadi lemah dan seperti mandul.

Mengapa demikian, menurut Ramadhan, karena satu buah KPH membawahi beberapa kabupaten seperti Aceh Timur, kota Langsa, Aceh Tamiang, sebahagian Aceh Utara, Aceh Tengah dan Gayo Lues.

"Seharusnya pihak kementrian kehutanan melalui pemerintah daerah dapat mengkaji ulang keberadaan KPH ini. Karena apabila lemah pengawasan yang di lakukan bukan tidak mustahil semakin hancur hutan mangrove dan hutan yang lainnya yang ada di Aceh secara umum dan Aceh Timur secara khusus." ujar Ramadhan. Dia pun berharap, adanya sosialisasi dan pengawasan terhadap dapur-dapur arang.

"Jangan kami yang memiliki izin hanya menjadi penonton dan memajang surat izin tersebut di kantor kami." kata Dia.

Ramadhan menuturkan, jika pihaknya melakukan berbagai kegiatan seringkali terbentur dengan perizinan. "Masih kurang inilah itulah, padahal kami sudah melakukan proses perizinan dari mulai tingkat Kementerian hingga Gubernur Aceh, bahkan kami memiliki tiga buah tanda tangan Gubernur untuk izin koperasi HKM kami. Sampai kepembayaran pajak PSD dan DR juga kami lakukan untuk pemasukan Negara." katanya.

Secara kewajiban, menurut Ramadhan, pihaknya sudah melakukan beberapa kali penanaman, pernah mendapat bantuan bibit dari BPDAS Aceh dan terakhir mendapat bantuan bibit dari anggota DPR RI.

"Seharusnya kami dijadikan wadah bagi pengrajin arang, dan mengayomi seluruh pengrajin arang agar terkontrol, dalam artian kita sebagai wadah hukum mereka (pengrajin arang) dan membayar pajak PSD DR seluruh hasil produksi mereka. Dan secara bersama-sama bertangung jawab melakukan penanaman dan pengawasan penjarahan dari kabupaten luar," Tegas Ramadhan.

Namun, yang terjadi saat ini, menurut Ramadhan, hampir setiap hari arang keluar dari Aceh menuju Medan dan tidak diketahui perizinannya menggunakan izin apa?

"Yang membuat kami heran, mereka mengunakan izin apa? dan mengapa para penegak hukum baik KPH 3 Aceh dan aparat Hukum yang lainnya berdiam diri seolah kesannya menutup mata," kata Ramadhan.

"(atau) bisa jadi adanya kerjasama, bisa saja kan," tandasnya.

Sementara itu, dari pantauan Akuratnews.com di lapangan bisa dilihat masih banyak dapur arang yang melakukan aktifitasnya.

Salah seorang pemilik dapur arang, Bang Lah mengatakan bahwa arang-arang mereka langsung dibeli oleh Toke atau Agen dari Medan, bahkan juga ada yang dimodali oleh Toke besar yang juga berasal dari Medan, namun soal perizinan, Bang Lah mengaku tidak tahu menahu.

"Masalah surat kami tidak mengerti mereka mengunakan surat apa, yang kami ketahui arang-arang mereka sewaktu berangkat dikawal. Dan mereka juga rata-rata berangkatnya malam hari. Kami tidak mengetahui bahwa ada Koperasi yang bisa menjembatani mereka, karena tidak pernah ada sosialisasi kepada kami." kata Bang Lah.

Menurutnya, profesinya sebagai pengrajin arang yang sudah dilakukan turun temurun tidak mungkin dia tinggalkan, namun begitu, Bang Lah berharap pemerintah dapat memberikan solusi kepada mereka selaku pengrajin arang.

"Kami hanya berharap pemerintah dapat memperhatikan kami dan memberikan solusi kepada kami." tandasnya.

Dari catatan Akuratnews, ada beberapa pihak yang menyarankan, bahwa melihat berbagai persoalan yang ada di lapangan, maka akan jauh lebih baik jika KPH yang dibentuk oleh peraturan Gubernur nomor 20 tanggal 12 April 2013 tentang susunan dan tata kerja dan Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Kehutanan (UPTD) dileburkan kembali, kemudian kewenangan dikembalikan dengan membentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Kota seperti dulu lagi. Dengan begitu, diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. (*)

Baca Juga