Jika Inkrah, SK Pemberhentian Sapari Batal Demi Hukum? Saksi Ahli: Iya,

Saksi Ahli dari Tergugat bernama Dedi SH MSi selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN). (Foto: Hugeng Widodo/Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Perseteruan Mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB-POM) Surabaya, Drs, Sapari Apr. M. Kes versus Kepala Badan POM (BPOM) Dr. Ir. Penny Kusumastuti Lukito MCP, kembali disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pada sidang sebelumnya, Minggu lalu, Kepala BPOM menghadirkan saksi Fakta bernama Rika Kania S.Si. Rika adalah Kepala Bagian Perencanaan Pengelolaan dan Karir SDM di BPOM dan merupakan orang yang mengusulkan Sapari untuk dipensiunkan. Pada sidang itu, majelis Hakim meminta agar Kuasa Hukum Badan POM melampirkan notulensi pertemuan antara BKN dengan BPOM yang turut dihadiri oleh Saksi Fakta saat berkonsultasi soal diusulkannya Pensiun Sapari.

Pada sidang kali ini, Hakim sempat mempertanyakan dokumen asli dari notulensi pertemuan tersebut. Kuasa Hukum Badan POM Adam Wibowo mengatakan notulensi asli masih dalam pencarian.

Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi Ahli dari Tergugat bernama Dedi SH MSi selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Di BKN, bagian Konsultasi Kepegawaian ini apakah bagian tersendiri atau langsung di bawah Kepala BKN?" tanya Hakim Ketua, Diah Widiastuti SH MH dalam persidangan yang digelar Kamis (10/10/2019) kemarin. Dedi menjawab, bahwa Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian tetap di bawah BKN, namun merupakan Unit yang berdiri sendiri.

Hakim Ketua kemudian mempersilahkan Kuasa Hukum Tergugat (Kuasa Hukum dari Pengacara Negara Kejagung RI) untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi Ahli ini.

Usia Pensiun Pejabat Negara

"Sudara Ahli (Dedi), langsung ke Objek Perkara, berapa batas usia pensiun bagi PNS baik yang menduduki jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan lainnya selain jabatan pimpinan tinggi," tanya kuasa hukum Tergugat, Kepala BPOM.

Dedi mengatakan, bahwa batas usia pensiun yang diatur dalam undang undang khususnya (yang diatur dalam) PP 11 tahun 2017, ini kalau tidak salah di pasal 39, kata Dedi, melalui jabatan pimpinan tinggi baik Madya, Utama atau Pratama, batas usianya adalah 60 tahun. "Kemudian untuk jabatan administrasi itu usianya 58 tahun. Eselon tiga yaa, Administrator, Pengawas atau Pelaksana , usianya 58 tahun. kemudian ada lagi untuk jabatan fungsional utama atau Ahli utama, itu 65 tahun, itu merupakan dasar hukum di (pasal) 239 PP nomor 11 tahun 2017," terang Dedi.

"Kemudian mengenai prosedur bagi PNS yang memasuki pensiun, baik di jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan lain maksudnya jabatan pelaksana atau fungsional tadi, bisa saudara Ahli jelaskan, baik dari syarat yang harus dilengkapi, (apa) dasar hukumannya?" tanya Kuasa Hukum Tergugat.

Diatur dalam Perban nomor 2 Tahun 2018

Menurut Dedi, jika dilihat disini memang ada tambahan undang undang Perban, "jika dilihat SK Pensiunnya berdasarkan Perban atau Peraturan Badan Kepegawaian Negara no 2 tahun 2018, jadi kalau sebelum Perban, usulan pensiun itu melalui SAPK, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan online." kata Dedi.

"Kemudian persyaratan itu, sebelumnya diusulkan melalui aplikasi, harus ditentukan dulu oleh kepala BKN atau Kepala kantor regional dan daerah yang sesuai dengan wilayah kerjanya. jadi dibuat daftar nominatif dari BKN diusulkan dari Instansi masing-masing, berikut daftar normatif beserta DPCP (Data Penerima Calon Pensiun) dari PNS-PNS yang bersangkutan, secara pribadi juga yaa, artinya daftar normatif DPCP-nya. Artinya itu sudah ditentukan oleh BKN." terangnya.

Kesempatan melakukan Perbaikan Data Pensiun

Menurut Dedi, mengenai usulan (pensiun) yang disampaikan ke BKN kalau ada verifikasi (misalnya apakah ada tambahan daftar anggota keluarga, dll), itu dapat diperbaiki. "Dikasih kesempatan untuk melakukan perbaikan," kata Dedi.

Namun menurut Dedi, untuk pensiun, BKN hanya mengeluarkan pertimbangan teknis atau Pertek dan tidak berwenang untuk menetapkan, "Yang menetapkan instansi masing-masing. Jadi kalau BKN mengeluarkan Pertek, artinya secara hukum dia sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Jika misalnya tidak ada complain, maka artinya nominatif yang diusulkan ke BKN dianggap sudah selesai. Karena secara otomatis BKN mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan pensiun untuk yang bersangkutan," terang Dedi.

Kewenangan BKN Jika Data Tidak Lengkap

Dedi mengatakan usulan Pensiun juga bisa diusukan ke BKN 15 bulan sebelum seorang PNS itu pensiun, tujuannya untuk update data agar jangan sampai dikemudian hari ada perbaikan. Sementara untuk data, menurut Dedi, ada batasan maksimal 3 bulan itu harus selesai datanya.

Kuasa Hukum Tergugat kembali bertanya, tadikan Ahli menyatakan bahwa yang melampirkan kelengkapan (data) susunan pensiun itu yang bersangkutan yaa? (Dijawab Dedi, yang DPCP nya yaa)

"Kalau misalnya dari instansi sudah menyampaikan untuk melengkapi tapi tidak melengkapi sekian hari, kalau menurut Ahli bagaimana?"Tanya kuasa Hukum Tergugat.

Dedi mengatakan, untuk kasus seperti itu, BKN Juga punya kewenangan, prinsipnya secara norma kalau sudah ada ASN atau PNS yang memenuhi batas pensiun, itu otomatis tidak bisa dilawan, sesuai dengan regulasi, berlaku untuk siapa pun.

Ada Pengecualian Jika Ada Perkara Hukum

"Kalau dia sebagai ASN, misalnya kalau dia jabatan Pratama 60 tahun selesai, kalau Pelaksana, ya 58 tahun, harus sudah pensiun. Itu kalau murni, kalau tidak murni misalnya di tengah jalan pada saat dia menjabat seperti objek sengketa ini, ada pengecualian," kata Dedi.

Menurut dia, untuk objek sengketa (Sapari melawan Kepala BPOM), karena adanya SK pemberhentian, maka Pensiunnya terhitung sejak yang bersangkutan diberhentikan.

Jika Inkrah, SK Pemberhentian Batal Demi Hukum

Sementara itu, Penasehat Hukum Sapari, M. Rifai mempertanyakan tanggal 19 September 2018 penggugat (Sapari) diberhentikan dari jabatan Pratama, kemudian penggugat mengajukan gugatan ke PTUN akhirnya dimenangkan, SK Pemberhentian itu kemudian dibatalkan oleh Pengadilan.

"Putusan nomor 294, salah satu pertimbangan hukum, menimbang bahwa dibatalkannya objek sengketa maka segala tindakan atau pun keputusan yang didasarkan pada objek sengketa secara mutaknis mutaklis batal dengan sendirinya. Pertanyaan kami, apakah dengan keluarnya objek sengketa yang saat ini disengketakan dapat dikatakan batal demi hukum?

Hakim Ketua kemudian meluruskan pertanyaan Rifai, maksudnya, pertanyaannya untuk SK yang lama (SK Pemberhentian Sapari), "begitu," kata Hakim Diah Widiastuti.

"Iya, karena hari ini yang kita gugat itu terkait dengan keputusan awal," kata Rifai. "Bisa dimengerti ya," tanya Hakim kepada Saksi Ahli.

"Saya mungkin tidak akan menanggapi bahwa batal atau tidak itu adalah keputusan Hakim, tapi saya akan mencoba sesuai keahlian saya dalam konteks kepegawaian. Contohnya misalnya, kalau yang bersangkutan ini sudah menang, nah sekarang pertanyaan saya apakah ada upaya? Apakah (putusan) itu sudah inkrah? Kalau (putusan) itu sudah inkrah, mungkin iya, kita harus tetap, siapapun harus menghormati putusan pengadilan. Ini secara umum yaa." ujar Dedi.

Rifai kembali bertanya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan persyaratan pensiun. Ada beberapa dari 'a' sampai dengan huruf 'i', tapi ada beberapa persyaratan yang penggugat tidak menyerahkan kepada tergugat karena penggugat masih keberatan terkait dengan pemberhentian, artinya masih ada upaya hukum yang harus dilakukan. Ada beberapa, misalnya, data penerima pensiun tidak diserahkan, kemudian foto juga tidak diserahkan, kemudian daftar susunan keluarga juga tidak diserahkan karena masih dalam tahap sengketa, apakah dengan tidak diserahkannya itu, tergugat ini bisa menyerahkan SK pensiun atau tidak?" Tanya Rifai.

Dedi menjawab, mungkin kewenangan untuk mengeluarkan (SK pensiun) itu ada di PPK, di Badan POM, tapi tentunya ada pertimbangan teknis yang harus melalui Pertek BKN. "Nah persyaratannya itu yang tadi sudah saya sampaikan, jika nominatif daftar DPCP nya kan dikasih kesempatan, secara norma kita tidak bisa jauh dari ketentuan yang ada dalam hal hak pensiun, sebab hak pensiun kan adalah hak yang bersyarat, sepanjang seorang PNS itu memenuhi syarat, itu pasti diajukan pensiunnya," kata Dedi.

"Nah, dalam kaitannya Pertek ini, persyaratannya itu administratif, tidak ada persyaratan hukum yang dilalui, hanya surat pernyataan itu, yang tadi sebagai syarat, mungkin ada kaitannya dengan proses pengadilan sesuai pernyataan tidak sedang dalam proses pengadilan pidana atau sedang dipidana, itu saja syaratnya." Kata Dedi.

"Tadi saudara mengatakan, bahwa jika diberhentikan dari Jpt Pratama, begitu diberhentikan dari jabatannya maka secara otomatis kembali ke fungsional umum, nah batas fungsional umum itu 58 tahun, persoalannya adalah, ketika kita cek SK pensiun itu, salah satu alasan yang tidak termuat dalam SK itu adalah batas usia pensiun sudah masuk 58 tahun. Itu argumentasi tergugat pada waktu gugatan yang kemarin, nah sementara dalam SK itu dasarnya adalah kepentingan organisasi, kalau dia kembali ke fungsional umum, didalam SK pemberhentian itu juga tidak ditentukan berfungsi kemana saja, daftar hadir di Jakarta tidak ada dan daftar hadir di Surabaya juga tidak ada," kata Rifai.

"Pertanyaannya jika SK yang pertama tidak mencantumkan...." Pertanyaan Rifai disela oleh Kuasa Hukum BPOM Adam Wibowo, "Yang mulia, sebetulnya perlu diklarifikasi, karena tergugat sendiri bingung sendiri, dengan (pertanyaan penggugat)" disela oleh Hakim Ketua, "Kita bantu pak, meluruskan pertanyaan," kata Hakim Ketua.

Dalam SK Pemberhentian Tidak Tercantum Sapari Sudah Memasuki Masa Pensiun

"Maksudnya begini, pertanyaannya, ketika pemberhentian pertama penggugat itu diberhentikan pada 19 September 2018, disana tidak tertulis alasannya adalah, harusnya anda sudah pensiun saat ini. Maksudnya penggugat ingin mengungkapkan fakta SK yang pertama itu, menurut kuasa penggugat, tidak tercantum kata kata, "Penggugat saat ini sedang memasuki usia pensiun", begitu maksudnya? Di SK yang pertama yang 19 September 2018. Nah ketika tidak dicantumkan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun dengan diberhentikan dengan alasan perampingan organisasi, kemudian digugat, proses gugatan sedang berjalan kemudian diberhentikan dan diberi pensiun yang sekarang ini menjadi objek, pendapat ahli seperti apa?" kata Hakim Ketua.

Dedi mengatakan, dirinya mungkin tidak akan menjawab yang subtansinya putusan, karena itu bukan kewenangannya untuk menjawab.

Gugatan Hukum dan Pertek

Sementara itu, salah satu Hakim anggota, Bagus Darmawan SH MH mengatakan, sebetulnya yang ingin diketahui adalah hal yang bersifat umum, "Begini, kan disini ada pertentangan pak, apakah BPOM itu menyampaikan juga data berkaitan dengan adanya gugatan di PTUN yang sedang diperiksa, terkait dengan status penggugat sebagai kepala balai besar POM. Status dia kan lagi dipersoalkan lalu ada putusan, putusannya X. Nah ini kemudian banding, ini kemudian (perkara) masih jalan, apakah BKN ini memberikan pertimbangan teknis ini berdasarkan misalnya ada gugatan hukum?

Menurut Dedi, pertimbangan teknis hanya diberikan berdasarkan usulan. "Kalau tidak diusulkan oleh Instansi, BKN tidak akan mengeluarkan (Pertek) tersebut," kata Dedi.

Hakim Bagus mengatakan, ini sebetulnya murni, tapi menjadi tidak murni karena ada gugatan, lalu diperiksa dan dibatalkan oleh PTUN, nah persoalan ini...terputus...

Hakim Tegur Kuasa Hukum BPOM

Hakim ketua tiba-tiba menyela persidangan begitu melihat Kuasa Hukum Tergugat asik mengobrol. Hakim ketua menegur langsung Kuasa hukum BPOM di muka persidangan. "Kuasa (kuasa hukum tergugat), tolong kuasa dengarkan yaa, dari tadi saya liat saudara ngobrol Mulu," tegas Hakim Ketua Diah Widiastuti.

Kemudian, Hakim Bagus kembali meneruskan pertanyaannya, Persoalan ini disampaikan kepada BKN nggak?, Kata Bagus.

Tidak perlu, kata Dedi, BKN tidak dalam kapasitas, sebab harus ada surat pernyataan dari Kepala biro Kepegawaian untuk menyatakan data yang benar (data apakah PNS terlibat proses pidana atau sedang dihukum pidana atau tidak). "Kalau tidak disampaikan, maka BKN murni sesuai normatifnya." Kata Dedi.

Kewenangan Atasan Dibatasi Norma

Sementara itu, Hakim anggota yang berada disisi paling kiri, yakni hakim anggota H. M. Arief Pratomo SH MH mempertanyakan kepada Ahli terkait dengan pemberhentian jabatan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya.

Dedi menjawab, Kewenangan mengangkat, memindah dan memberhentikan adalah hak prerogatif dari PPK. "Misalnya Kepala BKN tidak percaya kepada kinerja saya, dia kan bisa memberhentikan saya dari jabatan saya dengan alasan apapun misalnya tidak kooperatif, dan lain lain," kata Dedi.

Hakim kemudian mengatakan, Ahli tau nggak, secara normatif bahwa alasan pemberhentian itu sudah ditentukan secara rinci dalam 5 hal, "Ahli tau nggak?" Tanya Hakim Arief.

"Tidak tau Pak," jawab Dedi.

"Tidak tau? Kenapa bisa ngomong begitu? Kita bicara norma, anda tadi bicara kaitan pensiun, norma semua, kaya Robot ya, Robot." Kata Hakim Arief.

"Tadi anda menyampaikan kalau atasan tidak percaya, terhadap saya, kan bisa diberhentikan dari jabatan saya. Padahal pemberhentian dari jabatan itu ada normanya Pak, itu limitatif, nggak boleh lewat. Bapak mau? Mau Ndak diberhentikan atasan tanpa norma yang ada, mau Ndak?" Tanya hakim Arief.

Dedi menjawab, "tidak mau Pak".

"orang punya kewenangan tapi kewenangan itu dibatasi oleh aturan aturan lain. Saya sebagai atasan bisa memberhentikan, tapi ada norma lain yang memgatakan pejabat tertentu boleh diberhentikan dalam hal, a, b, c, d, e, ada lima. Kalau alasannya lewat dari itu, boleh saya memberhentikan dari jabatan? Boleh nggak?

Dedi mengatakan, kalau masalah boleh kan kewenangan masing-masing, pada saat dia melanggar, mungkin itu ada upaya dari yang dirugikan, itu saja,"

Keterangan Ahli Bahaya

"Nggak pak, Saya bicara norma," kata Hakim Arief. "Tadikan ahli bilang kalau atasan saya sudah tidak percaya dengan alasan apapun, saya bica diberhentikan dari jabatannya, yaa, itu kan keterangan ahli begitu tadi, itu bahaya pak." kata hakim Arief.

"Makanya Undang-undang kepegawaian itu ngatur, boleh diberhentikan dari jabatannya, apabila dituntutkan secara rinci, artinya apa, seorang atasan tidak boleh sewenang wenang memberhentikan anak buahnya dari jabatannya tanpa alasan yang jelas." Kata Hakim Arief.

Ahli terdiam, Hakim Arief mengatakan, bukan ingin mendebat, namun mengingatkan bahwa ada norma yanh membatasi kekuasaan atasan. "Pengertiannya seperti itu yang saya tangkap dalam persoalan sengketa ini, dibalik itu mungkin ada dalam pertimbangan hukum majelis tidak akan mengungkapkan antara like and dislike, tidak akan. Tapi kita akan mengungkapkan secara normatif saja." kata hakim Arief.

"Kemudian pertanyaan saya, bahwa suatu surat keputusan itu dapat diperbaiki yaa, makanya dalam surat keputusan, ada kata kata, apabila dikemudian hari..., Itu kata kata penipuan ya," kata Hakim Rief.

Menurut Hakim Arief, harusnya nggak boleh ada kata kata itu. "Jadi nggak tegas, yaa, tidak ada kepastian hukum. Jadi sudah jelas surat keputusan yang dibuat salah, kan ada kata kata itu, ini PNS bahaya yaa, termasuk saya, kalau menurut hukum administrasi tidak menganut kepastian hukum. Apabila suatu hari, di lain hari, terdapat kesalahan, maka surat keputusan ini dapat diperbaiki, padahal ada lembaga yang berhak dan berwenang membatalkan." kata Hakim Arief.

"Kalau ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap itu akan diperbaiki ya kan. Saya tidak menganut paham yang mengatakan ahli tidak boleh ikut campur, memang ahli dihadirkan itu untuk memecahkan sengketa dalam perkara hukum, apabila suatu saat nanti perkara ini berkekuatan hukum ingkrah, dan nanti ada kata kata seperti yang disampaikan oleh Penggugat bahwa terhadap putusan yang kemudian didasarkan pada surat keputusan objek sengketa (SK Pemberhentian Sapari) maka secara akumutatif teknis maka batal demi hukum. Apabila tadi dikasasi dikuatkan, terus SK pensiunnya bagaimana?" tanya Hakim Arief.

Teknis Jika Perkara Berkekuatan Hukum Tetap, Wajib Dilaksanakan

"Secara teknis, karena bapak kan teknis ya, robot ya, itu bagaimana, secara teknis, apabila ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Itu secara teknis bagaimana? Karena itu menyangkut jabatannya." kata Arief.

Dedi menjawab, memang biasanya jika ada keputusan inkrah itu, kan kita wajib melaksanakan,," kata Dedi.

"Bukan itu, yang saya tanya," sergah Hakim Arief.

"Apabila ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Itu secara teknis bagaimana? Apakah PPK lapor ke BKN bikin pertimbangan teknis yang kotak kotak kotak itu, atau bagaimana?

Dedi mengatakan, teknisnya mungkin sama dengan yang lain, namun Dedi mengakui belum pernah mengalami objek perkara seperti gugatan Sapari ini, "saya belum pernah mengalami," kata Dedi.

Jabatan Sapari Tak Bisa Dieksekusi?

"Belum pernah mengalami ya selama ini, dari beberapa perkara kepegawaian itu memang belum pernah ada yang sperti ini. Ketika nanti keputusan itu sudah inkrah, setiap kali diputus yaa, kita pasrah saja, terhadap nasib yang ada, begitu, karena jabatannya nggak mungkin kembali, masa pensiunnya sudah datang ya, seperti itu Pak. Nah ini walau pun mengajukan upaya ke pengadilan, ya tetap ujung-ujungnya pasrah saja," terang Hakim Arief.

Dedi membenarkan pernyataan Hakim Arief, menurut Dedi, sewaktu masih di Badan Pertimbangan Kepegawaian, ada persoalan seperti yang diuraikan Hakim Arief.

"Izin pak, saya ingat waktu saya di badan pertimbangan kepegawaian, ada keputusan hakim, ada panitera yang diberhentikan berdasarkan PP 53, kemudian putusan pengadilan sampai ingkrah, dia masih 49 tahun dengan masa kerjanya 25 tahun, maka sesuai ketentuan, kalau dia usianya pada saat itu 50/20, baru berhak pensiun kan, tapi karena usia (belum mencapai) BKN nggak melaksanakan juga (putusan ingkrah) itu Pak, karena nanti siapa yang membayar (pensiun) gitu pak, kalau tidak salah, ini hanya referensi saja pak. Itu mungkin tadi yang majelis sampaikan, seperti itu." kata Dedi.

Jika diputus Inkrah, Usia Sudah Memasuki 60 Tahun

Hakim Arief kembali mengatakan, secara teknis saksi Ahli tidak mengetahui, karena belum pernah mengalami. "Jadi secara teknis tidak tau ya karena belum pernah mengalami," katanya sambil menoleh ke arah Sapari, Hakim Arief mengatakan, "Insya Allah tidak bisa dieksekusi Pak jabatannya, karena bapak sampai Kasasi berapa usianya?"

"60 (tahun) Pak," kata Sapari.

"Sudah 60, sudah masuk usia pensiun Jpt nya, kan gitu, nanti kalau putusannya inkrah, jabatannya ya tidak bisa dikembalikan, kan gitu ya," terang Hakim Arief dengan nada resah.

Perban No. 2 dan Sengketa Adminstrasi

Merespon persidangan, Hakim ketua, Diah Widiastuti kemudian bertanya kepada Dedi, ada nggak kewajiban dari PPK untuk menyampaikan data-data terkait seseorang yang akan di BUP kan, itu termasuk data bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses upaya hukum, baik yang dari PPK nya sendiri maupun dari ASN itu sendiri?

"Ya BKN kurang lebih itu aja Bu, ya secara teknis (diatur) di Perban nomor 2 itu," kata Dedi.

"Diwajibkan nggak di Perban itu? Untuk menyampaikan data secara detil bahwa ada sengketa administrasi?" Kejar Hakim Ketua.

Dedi menjawab, untuk pidana iya, tapi untuk adminsitrasi tidak ada,

"Kalau Pidana nomor berapa Pak? Pasal berapa yang menyebutkan?" tanya Hakim,

"Perban nomor 2, kalau pasalnya nggak hapal saya Bu, ada disitu kok pernyataannya," kata Dedi.

Hakim ketua tampak tidak puas dengan jawaban Dedi. Hakim kembali bertanya, jika meminta pertimbangan teknis, apakah PPK harus menyampaikan bahwa PNS ini sedang dalam bersengketa dengan PPK itu sendiri di PTUN? Nggak ada ya (peraturan itu)?" Tanya Hakim Ketua, yang dijawab pelan Saksi Ahli, Dedi, "tidak ada Bu".

Majelis Hakim kemudian menentukan agenda sidang berikutnya, 2 Minggu dari sidang ini untuk mendengarkan Saksi terakhir dari Badan POM.

Perlu dicatat, Mantan Kepala Balai Besar POM Surabaya, Sapari, sejak diberhentikan dari jabatannya, hingga saat ini belum juga menerima gaji yang menjadi hak-nya.

Sudah hampir 1 tahun, Sapari tak memperoleh gaji tersebut. Ini yang turut menjadi latar perjuangan Sapari, menuntut keadilan dan kebenaran demi martabat anak dan Istri. Agaknya jalan Sapari masih panjang. (*)

Penulis:
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga